![](https://1.bp.blogspot.com/--k4ZuG8NKs0/XrQBlTpOfpI/AAAAAAAENIA/isvcQNgudWME6ugwkTburouX8tjppoJRACLcBGAsYHQ/s640/88191073-e0ea-4cad-a88f-b80992efefec_169.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Bantuan sosial (bansos) khusus kepada masyarakat DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 bakal sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat lewat APBN.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mewacanakan akan ada bantuan senilai Rp1 juta per bulan per keluarga di DKI Jakarta khusus kelompok warga miskin dan rawan miskin.
Dari 3,7 juta keluarga yang disebut bakal menerima bantuan ini, 1,1 juta keluarga di antaranya bakal ditanggung oleh Pemprov DKI lewat APBD-nya.
"Kami dapat laporan Pemprov DKI Jakarta tidak bisa meng-cover 1,1 juta, jadi sekarang di-cover oleh pemerintah pusat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (6/5/2020).
Penyaluran bansos yang berbentuk sembako akan disalurkan lewat PT Pos dan juga menggandeng ojek online.
Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena saat ini pendapatan ojek online mengalami penurunan karena diterapkannya PSBB dan WFH.
Baca Juga : Ridwan Kamil Bicara Strategi Covid dan Hubungan dengan Anies, Ganjar
Cakupan penyaluran bansos yang sempat tersendat di awal pun akan dimaksimalkan hingga 100 persen atas seluruh Jabodetabek sebelum Idul Fitri.
"Dari Pak Presiden diperintahkan harus tersalurkan 100 persen sebelum Idul Fitri terutama di Jabodetabek karena adanya larangan mudik," kata Sri Mulyani. []