DEMOKRASI.CO.ID - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres ternyata tak melulu disetujui politisi dari partai koalisi, bahkan termasuk PDIP sebagai pengusung utama.
"Masalah BPJS naik, aku jelas tidak setuju ya. Baik sebagai pribadi, sebagai Fraksi PDIP, maupun sebagai Komisi IX," kata anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, Selasa (14/5).
Bahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sangat jelas ditentang seluruh anggota DPR RI, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani. Hal itu ditegaskan dalam rapat gabungan yang sudah beberapa kali digelar. Sejauh ini, DPR RI satu napas dengan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Apalagi pada situasi Covid-19 ini, rakyat sangat terjepit. Rakyat sedang dikasih sembako, hanya senang sesaat. Namun, rakyat justru sedang bingung dan terhimpit," kritiknya.
Atas dasar itu, pihaknya yang sudah dipercaya rakyat untuk duduk di Senayan meminta kepada pemerintah mengkaji ulang kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Harapan saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan. Ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS," tandasnya.(rmol)
