DEMOKRASI.CO.ID - Kader PDI Perjuangan tengah gencar mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak pro terhadap wong cilik atau rakyat kecil. Kebijakan itu adalah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan di tengah pandemik Covid-19.
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai sikap kritis itu muncul karena Presiden Jokowi dianggap telah keluar dari khittah perjuangan partai.
"Reaksi PDIP bisa jadi tanda penting bahwa kebijakan presiden sudah di luar batas toleran, bahkan di kalangan kader separtainya sekalipun," ujarnya, Minggu (17/5).
Dedi membaca ada dua hal penting atas sikap PDIP tersebut. Pertama, Dedi menilai bahwa kader PDIP menganggap Jokowi sudah tidak berada dalam kontrol PDIP sebagai petugas partai.
"Kader PDIP melihat presiden sudah tidak berada dalam kontrol PDIP, bisa saja ada tokoh di luar Megawati (ketua umum PDIP) yang lebih mendominasi presiden,'" kata Dedi.
Kedua, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, PDIP dinilai khawatir kebijakan Jokowi sebagai Presiden yang tidak pro terhadap wong cilik akan semakin membuat publik anti kepada partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Mengingat waktu mendekati ada pilkada dan ke depan ada Pilpres 2024. Jangan sampai kebijakan presiden dijadikan tolok ukur kepemimpinan PDIP," pungkas Dedi. (*)
