DEMOKRASI.CO.ID - Petani renta berusia 63 tahun ditembak mati oleh polisi di Filipina, setelah menolak memakai masker guna mencegah penyebaran wabah virus corona Covid-19.
Sebelumnya ditembak mati, seperti dikutip dari Aljazeera, Senin (6/4/2020), petani tua itu sempat mengancam pejabat desa serta polisi memakai sabit di pos pemeriksaan Covid-19, Kamis (2/4) akhir pekan lalu.
Lelaki tua itu diyakini sedang mabuk saat mengancam aparat desa maupun posisi di pos pemeriksaan virus corona kota Nasipit, Provinsi Agusan del Norte.
"Tersangka itu diperingatkan oleh petugas kesehatan desa ... karena tidak mengenakan masker," kata laporan polisi.
"Tapi tersangka marah, mengucapkan kata-kata memprovokasi dan akhirnya menyerang personel menggunakan sabit."
Tersangka ditembak mati oleh seorang polisi yang berusaha menenangkannya.
Insiden ini adalah kasus pertama yang dilaporkan mengenai polisi menembak warga sipil karena menolak mengikuti kebijakan lockdown untuk mengekang penyebaran coronavirus baru.
Maklumat Duterte
Presiden Rodrigo Duterte sebelumnya sudah menyatakan maklumat, Rabu (1/4), agar polisi dan tentara menembak mati siapa saja yang membuat masalah saat lockdown.
"Ikuti kebijakan pemerintah. Jangan membahayakan pekerja kesehatan, para dokter… karena hal itu adalah kasus kejahatan serius. Jika ada yang membuat masalah, tembak mati mereka,” tegas Duterte.
Untuk diketahui, provinsi Agusan del Norte yang merupakan pulau utama Luzon Filipina sudah dikarantina sejak 16 Maret.
Setiap orang di sana dilarang meninggalkan rumah kecuali untuk perjalanan penting ke toko kelontong atau apotek. Hal itu tak diberlakukan bagi tenaga medis.
Banyak provinsi di luar Luzon juga memberlakukan pembatasan mereka sendiri dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus.
Departemen kesehatan melaporkan 76 kasus infeksi baru yang dikonfirmasi di Filipina, sehingga total penghitungannya menjadi 3.094.
Delapan kematian tambahan juga dicatat, mendorong angka kematian menjadi 144, sementara 57 pasien telah pulih.
'Menyerang kebebasan'
Amnesty International menyesalkan fakta para pemimpin kuat di seluruh dunia seperti Duterte telah menggunakan pandemi covid-19 "Untuk lebih jauh melumpuhkan kritik dan perbedaan pendapat".
"Ini adalah krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi Presiden Duterte fokus pada menyerang kebebasan berbicara dan berkumpul," kata Butch Olano, Direktur Amnesty International di Filipina.
"Dia meremehkan permintaan agar negara melayani secara baik dan memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan serta bantuan vital bagi semua orang tanpa diskriminasi.”
Pemerintah telah mulai mendistribusikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan pekerja yang terkena dampak lockdown. Namun, anggaran untuk program itu hanya 200 miliar Peso atau setara USD 4 miliar.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan keterlambatan pengiriman bantuan, terutama paket makanan.
Pada hari Rabu, keributan terjadi di pinggiran Manila ketika sekelompok penduduk daerah kumuh berkumpul di luar rumah mereka, setelah mendengar desas-desus bahwa sumbangan akan didistribusikan.
Petugas keamanan desa dan polisi mendesak warga untuk kembali ke rumah mereka, tetapi mereka menolak.
Dua puluh satu warga ditangkap dan berbagai tuntutan pidana telah diajukan terhadap mereka.[]
