DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Komisi 2 DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Aulia Rahman, membuat surat permintaan bantuan untuk warga terdampak virus Corona ke perusahaan swasta. Gerindra Medan menilai surat yang dikirimkan Aulia itu memalukan.
Dilihat detikcom, Kamis (23/4/2020), surat dengan nomor 16/4/Komisi-2/DPRD Kota Medan/2020 itu ditujukan ke Pimpinan PT SUN KADO. Ada empat poin dalam surat tersebut, yakni:
1. Sehubungan Kota Medan saat ini terkena 'ZONA MERAH' COVID-19 sehingga membuat kekhawatiran bagi warga masyarakat Kota Medan, terkhusus warga masyarakat Kelurahan Mabar
2. Berkenaan dengan butir 1 (satu) di atas, kami atas nama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan mengharapkan partisipasi pihak perusahaan PT SUN KADO untuk dapat memberikan bantuan pangan berupa sembako kepada warga masyarakat Kelurahan Mabar
3. Demi menjaga tidak terjadinya 'Chaos' di tengah-tengah bencana seperti ini, untuk itu bantuan yang kami sampaikan dalam point 2 (dua) dapat tersalurkan dalam waktu yang tidak terlalu lama
4. Demikian disampaikan agar maklum dan atas bantuan serta partisipasinya, diucapkan terima kasih.
Surat diteken oleh Aulia Rahman dan ada stempel berlogo Partai Gerindra di surat itu. Aulia membenarkan keberadaan surat itu dan mengklaim surat tersebut sebenarnya disambut positif oleh pihak perusahaan yang disebutnya ingin membantu.
"Iya. Aku udah di konfrontir itu. Dipelintir bahasanya, sebenarnya nggak ada hal yang harus diributkan. Niat kita kan hanya melakukan satu aksi ke masyarakat. DPRD itu dituntut akan hal itu saat COVID-19. Perusahaan yang kita surati itu positif dan kita bukan melalui paksaan. Kita meminta bantuan itu memang ada, silakan. Nggak ada juga nggak apa-apa. Kita minta ke perusahaan itu kalau memang ada, mereka langsung yang memberikan," ujar Aulia.
Dia menilai keberadaan surat tersebut dipolitisasi seolah dirinya memaksa perusahaan memberikan bantuan. Dia mengatakan bantuan itu diminta ke perusahaan agar warga yang tak mendapat bantuan dari Pemko juga bisa tertolong.
"Tapi ini kan dipolitisir, kita macam OKP, nanduk sana, nanduk sini," ucapnya.
Aulia juga menjelaskan soal keberadaan stempel Gerindra di surat itu. Dia mengatakan tak pernah memberi stempel Gerindra di surat itu.
"Stempel itu begini. Saya tidak pernah menyetempel. Ranting yang menyetempel," tuturnya.
"Dengan kebanggaan ranting itu 'Oh inilah Aulia Rahman wakil kita dari Gerindra itu', distempel sama dia. Blunder-lah jadinya. Nggak ada niat yang lain," sambung Aulia.
Nah, keberadaan stempel berlogo partai itulah yang dinilai memalukan oleh Gerindra. Menurut Ketua DPC Gerindra Medan, Bobby O Zulkarnain, niat Aulia sebenarnya baik namun surat yang ditujukannya ke perusahaan itu menyalahi mekanisme organisasi.
"Kalau kami melihatnya pertama memang maksud dari isi poinnya itu baik, mengimbau. Tapi kami sayangkan mekanisme organisasinya itu sangat salah," ujar Bobby.
Bobby juga mengatakan pihaknya sudah meminta Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD Medan dari Gerindra untuk memanggil Aulia. Dia menilai kesalahan administrasi yang terjadi terkait surat itu sangat memalukan partai.
"Kami sudah menginstruksikan Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD yang dari Gerindra untuk memanggil yang bersangkutan untuk mencari tau bagaimana itu bisa terjadi. Nanti ketua Fraksi yang membuat laporan ke kami DPC. Nanti kami rapatkan di tingkat DPC bersama Ketua Fraksi apa yang akan kita berikan sanksi atau tindakan terhadap kesalahan administrasi yang sangat memalukan Partai Gerindra," ujar Bobby.
Bobby juga menyatakan stempel itu bukan milik ranting. Alasannya, stempel milik ranting juga dilengkapi dengan nama ranting terkait, sedangkan stempel dengan logo Partai Gerindra di surat Aulia itu tak ada tulisan nama ranting terkait.
"Setelah kami telaah, itu bukan punya ranting. Kalau punya ranting, di bawah dibuat Gerindra ranting A. Kami lihat hanya Gerindra. Kami lihat itu bukan resmi ranting," ujarnya.
"Walaupun menurut beliau itu kerjaan rantingnya. Setelah kami evaluasi, tidak mungkin beliau tidak tahu. Kami dapat berita, telah mengonfirmasi kepada beliau. Kalau memang itu kesalahan di bawah, kenapa beliau tidak menarik surat itu sebelum pemberitaan itu naik? Ini merupakan kejadian yang menurut kami maksudnya baik, tapi administrasinya salah jadi berimbas kepada memalukan partai," sambung Bobby.(dtk)
