![](https://1.bp.blogspot.com/-nSHES4uWCo0/Xpf2CkvGH1I/AAAAAAAEJmc/soBQoY7_8AoYHxcPjkTvBM-Udj6n9tuagCLcBGAsYHQ/s640/b91a075d-b862-44c3-b016-ff138f971ed2_169.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Pandemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mulai dirasakan dampaknya ke sektor ekonomi banyak negara dan masyarakatnya. Bahkan, ekonomi RI diprediksi pemerintah tumbuh minus 2,6 persen.
Hal ini menggelitik Anggota Komisi IX DPR RI Mukhamad Misbakhun angkat bicara dan mengomentari, tentang upaya pemerintah menanggulangi bencana wabah virus corona jenis baru ini.
Menurutnya, persoalan ekonomi domestik intinya berada pada ketersediaan uang yang dimiliki negara (cash flow) saat ini. Sebab kata Mukhamad Misbakhun, hal ini seiring jika melihat penanganan Covid-19 pemerintah yang lambat.
"Saya melihat bahwa melambatnya penanganan pemerintah, baik itu jaring pengaman sosial dan beberapa ketersedian di sektor kesehatan, itu saya melihat berkaitan dengan cash flow," ujar Mukhamad Misbakhun dalam dialog virtual yang diselanggarakan Narasi Institute, Rabu (15/4).
Politisi Partai Golkar ini melihat, penerimaan negara di beberapa sektor masih jauh dari harapan. Misalnya, penerimaan dari sektor pajak masih sekitar 17 persen per 13 April kemarin, atau sekitar Rp 287 triliun.
"Yang bisa menambah jumlah uang pemerintah itu adalah sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu dan akumulasi Silpa. Kemudian yang berikutnya saya tidak melihat penerimaan," ungkap Mukhamad Misbakhun.
"Kemarin pemerintah menerbitkan global bond (surat utang negara yang diterbitkan dalam valuta asing), saya yakin belum masuk (ke kas negara) keseluruhannya. Apakah itu kemudian bisa secepatnya digunakan (untuk penanganan Covid-19)?," sambungnya.
Disamping itu, pria kelahiran Pasuruan, Jawa Timur ini juga tidak menemukan sosok yang bisa mengatasi krisis ekonomi karena wabah Covid-19 ini. Akan tetapi, ia melihat dua sosok di pemerintahan yang memiliki pengalaman saat krisis ekonomi.
"Yang saya melihat ada dua figur di kabinet, yaitu Pak Sofjan Djalil yang pada saat 98 sudah menjadi menteri, dan Pak Suharso Monoarfa yang pada saat itu menjadi Anggota DPR," ungkap Mukhamad Misbakhun.
"Selebihnya tidak. Yang ada saya lihat Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) tahun 2008 (kasus Bank Century) itu dengan trauma waktu itu," dia menambahkan.(rmol)