DEMOKRASI.CO.ID - Mekanisme prasyarat dan pendistribusian kartu prakerja yang dilakukan pemerintah harus segera diubah.
Menurut Federasi Serikat Buruh Kimia, Kesehatan dan Industri Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KIKES KSBSI), prasyarat yang perlu diubah di antaranya tes kemampuan dan motivasi sebelum mendapatkan kartu tersebut.
Hal itu dinilai memberatkan bagi buruh maupun pekerja yang terkena imbas PHK.
“Semua pekerja yang ter-PHK boleh mendaftar, tetapi bsa aja gagal karena adanya prasyarat tersebut,”ujar Ketua FSB KIKES KSBSI, Andy William Sinaga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/4).
Mekanisme proses pendaftaran seharusnya didahului pendaftaran dengan kriteria yang berhak mendapatkan kartu prakerja. Sehingga, pemerintah sudah bisa menyeleksi di awal siapa saja yang bakal menerima kartu tersebut.
“Bukan seperti saat ini, ada informasi yang kami dapat, artis yang sepi 'order' mendapatkan kartu prakerja. Jadi kartu prakerja harus jelas sasarannya, jangan diperlebar seperti artis tadi,” katanya.
Hingga kini, wabah Covid-19 belum diketahui kapan berakhir. Oleh karenanya, keterbatasan dana prakerja yang hanya digelontorkan Rp 20 triliun harus bisa dialokasikan kepada pekerja yang telah di-PHK bulan Februari dan Maret.
Mereka sudah lebih dahulu terdampak Covid-19 dirumahkan atau di-PHK,” tambahnya.
FSB KIKES juga mengusulkan agar kartu prakerja tidak diberikan untu para pekerja yang terkena PHK dengan pesangon yang cukup besar atau kepada pekerja yang mendapatkan upah di atas Rp 20 juta. Hal itu agar alokasi anggaran bisa tepat sasaran.(rmol)
