DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kembali mengeluarkan surat utang dengan tenor puluhan tahun yang akan menjadi beban generasi masa depan.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah yang selalu mengambil jalan pintas yakni mencari utang.
Apalagi, surat utang yang dikeluarkan dengan memanfaatkan kondisi pandemi virus corona atau Covid-19.
Bahkan, pemerintah pun juga seakan sudah merencanakan mencari utang dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1/2020 yang di dalamnya juga telah melindungi pejabat dengan tidak bisa dituntut pidana maupun perdata.
"Cara-cara jalan pintas dengan langsung terbitkan utang tentu resikonya tidak akan ditanggung pemerintah saat ini," ucap Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/4).
Karena kata Bhima, tenor pada surat utang tersebut mencapai hingga 50 tahun lamanya. Sehingga, pemerintah saat ini hanya menikmati uang hasil utang tersebut.
Namun, generasi yang akan datang lah yang akan menanggung beban utang yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Resikonya akan ditanggung sampai 50 tahun kedepan. Bayangkan generasi masa depan, menanggung biaya yang mahal dari kebijakan utang," tegas Bhima(rmol)
