![](https://1.bp.blogspot.com/-mDwSQM3Mop8/XpBPkjmEhqI/AAAAAAAEIn0/c8zc7QPssHUvXtQc18P8YZqaljiK1z7aACLcBGAsYHQ/s640/Karantina-Wilayah-Secara-Mandiri-Di-Makassar-050420-AP-2.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Bila karantina wilayah diterapkan, angka kematian kasus positif COVID-19 diprediksi bakal rendah. Ternyata strategi untuk menanggulangi virus Corona ini punya risiko. Angka kematian memang bisa ditekan dengan karantina wilayah, namun COVID-19 gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya bakal muncul lagi.
Penjelasan ini adalah salah satu bagian dari hasil permodelan terkait wabah COVID-19 di Indonesia, yang dibuat oleh pakar dari berbagai universitas dan tim SimcovID. Ilmuwan yang terlibat mengerjakan penelitian ini berasal dari ITB, Unpad, UGM, Essex and Khalifa University, University of Southern Denmark, Oxford University, ITS, Universitas Brawijaya, dan Universitas Nusa Cendana.
Peneliti membagi prediksi berdasarkan tiga jenis skenario intervensi sebagai berikut:
1. Tanpa intervensi: Penyebaran virus dibiarkan tanpa penanganan.
2. Mitigasi (mulai 15 Maret 2020): Memperlambat penyebaran. 50% Populasi diam di dalam tempatnya, 50% populasi bisa bepergian.
3. Supresi (jika mulai 12 April 2020): Menekan laju penyebaran. Karantina wilayah. Hanya mengizinkan 10% populasi yang bisa bepergian.
Dalam skenario tanpa intervensi, jumlah kematian akan sangat tinggi, yakni 2,6 juta orang meninggal dunia akibat COVID-19. Indonesia bakal butuh 6 juta ruang perawatan intensif (ICU). Durasi epidemi berlangsung lebih singkat ketimbang jenis intervensi lainnya.
Bila dibiarkan begitu saja, epidemi COVID-19 akan berlangsung 4-5 bulan saja. Karena dibiarkan begitu saja, maka COVID-19 akan menjangkiti banyak orang, diprediksi 55 juta akan kena virus itu. Semakin banyak orang yang terjangkit, bakal semakin banyak korban jiwa, namun semakin banyak pula orang yang kebal terhadap SARS-CoV-2. Kekebalan kelompok (herd immunity) terbentuk. Maka COVID-19 gelombang kedua tak akan datang ke masyarakat kebal ini.
"Terbentuk imunitas kelompok sehingga gelombang kedua tidak terjadi," tulis tim peneliti dalam 'Modelling Update' SimcovID Team, draf diterima detikcom pada Kamis (9/4/2020) dari Nuning Nuraini, peneliti matematika epidemiologi ITB yang ikut serta dalam riset ini.
poster Gambar ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Dalam skenario mitigasi, gerak 50% populasi dibatasi sehingga tidak menularkan virus ke mana-mana, namun 50% sisanya masih bisa bergerak ke mana-mana. Dalam kondisi ini, 1,2 juta orang diprediksi tewas oleh COVID-19. Sebanyak 5,5 juta orang seluruh Indonesia bakal terjangkit virus Corona ini pada puncak kasus awal Juli 2020. Sebanyak 600 ribu ICU dibutuhkan. Namun, dengan cara ini, herd immunity juga masih tetap terbentuk sehingga COVID-19 gelombang kedua bisa dihindari.
"Terbentuk imunitas kelompok sehingga gelombang kedua tidak terjadi," tulis tim.
Dalam skenario supresi, karantina wilayah diterapkan. Sebanyak 90% populasi benar-benar tidak diizinkan bepergian. Cara ini diprediksi ampuh menekan korban jiwa akibat COVID-18. Diprediksi ada 120 ribu orang meninggal dunia akibat COVID-19 bila karantina wilayah diterapkan, lebih rendah jumlahnya ketimbang korban jiwa dari skenario mitigasi (1,2 juta jiwa) dan skenario tanpa intervensi (2,6 juta jiwa).
Durasi epidemi COVID-19 bakal lebih panjang bila karantina wilayah diterapkan, yakni memakan waktu 6-7 bulan. Puncaknya, yakni pada akhir April-awal Mei 2020, akan ada 1,6 juta orang terjangkit COVID-19. Butuh 180 ribu ICU untuk merawat orang-orang. Meski jumlah korban jiwa lebih sedikit, dan jumlah orang yang terjangkit juga lebih sedikit, namun karantina wilayah diprediksi tak mampu menghindari wabah COVID-19 susulan.
"Ada kemungkinan terjadi gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya," tulis peneliti.
Tentu saja, setiap nyawa manusia dan setiap kesehatan satu orang penduduk sangatlah berharga. Tim peneliti berpendapat karantina wilayah disertai tes cepat (rapid test) adalah skenario yang paling baik yang bisa dilakukan pemerintah.
"Makin lambat penerapan kebijakan maka akibatnya puncak pandemi akan semakin tinggi. Dalam menerapkan karantina wilayah kecepatan identifikasi hasil rapid test akan menentukan kecepatan tercapainya puncak sekaligus penurunan kasus," tulis tim.(dtk)