DEMOKRASI.CO.ID - Tidak dilibatkannya Fraksi PKS dan Demokrat pada Satgas Lawan Covid-19 yang diinisiasi oleh anggota DPR RI lintas fraksi bukan perkara aneh.
Pasalnya, kedua partai tersebut merupakan partai yang kritis terhadap pemerintah lantaran berada di luar koalisi pemerintah alias oposisi.
Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/4).
"Tidak terlalu aneh dan heran. Karena PKS dan Demokrat termasuk fraksi yang kritis terhadap pemerintah. Jadi ya tak diajak," kata Ujang Komarudin.
Pengamat Politik jebolan Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, PKS dan Demokrat yang tidak dilibatkan dalam struktur kepengurusan Satgas Lawan Covid-19 DPR ini tidak ada alasan lain selain kedua partai tersebut merupakan partai politik oposisi.
"Yang diajak pasti fraksi-fraksi pendukung pemerintah. Itulah politik. Yang berbeda tak diajak. Yang sama diajak," tegasnya.
Lebih lanjut, meskipun pembentukan Satgas Lawan Covid-19 itu bukan atas nama DPR RI secara kelembagaan, namun keberadaan PKS-Demokrat ketimbang partai lain sudah terlihat jelas di parlemen.
"Walaupun tak resmi atas nama DPR. Disitulah terletak polarisasi antara partai koalisi dan partai pengkritik pemerintah," demikian Ujang Komarudin. (*)
