![](https://1.bp.blogspot.com/--5VHof4RYLU/XoSF02dR4BI/AAAAAAAEGcc/5PJWYBfnbYgnsU0UAmnhaia4UU2Lf4pNQCLcBGAsYHQ/s640/Perseteruan%2BLuhut-Anies%2BDimulai%2BKasus%2BReklamasi%2BPantai%2BUtara%2BJakarta%2B%25282%2529.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Kebijakan Anies Baswedan yang menghentikan bus antar kota dan provinsi masuk dan keluar Jakarta untuk mencegah tersebarnya dibatalkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan merupakan kelanjutan perseteruan dalam kasus reklamasi.
“Kebijakan Anies dibatalkan Luhut, merupakan kelanjutan peseteruan dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta,” kata pengamat politik Muhammad Yunus Hanis kepada suaranasional, Rabu (1/4/2020).
Kata Yunus, hubungan Luhut dan Anies kurang baik karena Gubernur DKI Jakarta itu menolak reklamasi. “Luhut mendukung reklamasi utara Jakarta,” ungkapnya.
Menurut Yunus, pendekatan yang dilakukan Luhut lebih pada ekonomi termasuk investor. “Luhut tidak ingin reklamasi berhenti dan berdampak pada investasi di Indonesia,” ungkapnya.
Kata Yunus, Anies melihat reklamasi justru merusak lingkungan hidup dan merugikan nelayan.
Yunus mengatakan, Luhut ingin memperlihatkan sikap superior terhadap Anies dalam kebijakan menangani corona. “Anies pun tidak bisa berbuat banyak kebijakannya dibatalkan Luhut,” papar Yunus.(*)