DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Dwi Ranny Pertiwi tidak bisa menutupi kekecewaannya terhadap Satgas DPR RI, yang mengimpor obat herbal atau jamu secara besar-besaran dari Tiongkok.
Konon, obat tradisional itu diimpor dari Tiongkok untuk meningkatkan imunitas agar lebih tahan dari infeksi virus corona.
"Saya melihat ada Satgas DPR RI mengimpor jamu secara besar. Sebagai saya orang Indonesia, sebagai ketua GP Jamu Indonesia terus terang berkeberatan dengan hal ini, karena yang saya tahu formula yang ada di dalam jamu impor itu yang diberikan Satgas DPR, kami juga bisa membuat," kata Ranny, Senin (27/4).
Kekecewaan itu disampaikan Rannny dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR, yang juga diikuti oleh pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Pembahasan Kondisi Aktual terkait Dampak COVID-19.
"Itu yang terus terang kami berkeberatan bahwa ternyata jamu kami itu tidak dianggap oleh Satgas DPR RI. Saya mohon segera bisa dikoreksi," tegas Ranny.
GP Jamu kecewa dengan kebijakan Satgas DPR RI melakukan impor jamu dari Tiongkok, lantaran mereka juga memiliki banyak industri yang membantu tim medis yang berada di garda depan penanganan COVID-19.
"Karena jamu belum bisa dipakai untuk pasien, banyak sekali membantu tim medis di rumah sakit. Kami bekerja sama dengan BPOM, Kemenkes, itu sumbangsih kami. Jadi di sini bukan dari segi materi, tetapi penghargaan kepada industri jamu, bahwa jamu kami bisa dipakai," tutur Ranny.
Untuk itu dia mempertanyakan kenapa Satgas Lawan COVID-19 DPR RI yang beberapa waktu lalu diumumkan pembentukannya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, justru mengimpor jamu dari Tiongkok.
"Kenapa Satgas COVID-19 DPR RI impor jamu jumlah besar, dan bahkan BPOM tidak pernah diajak bicara tentang obat sebesar itu. Itu saya pertanyakan sekarang ini. Saya agak senewen dan agak emosi, tetapi itulah demi anggota saya dan jamu Indonesia," tandasnya. (*)
