DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Sosial Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis, menilai krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 berpotensi melahirkan krisis sosial di tengah masyarakat. Perut lapar bisa membuat seseorang berfikir pendek.
“Krisis sosial sangat mungkin terjadi karena desakan kebutuhan ekonomi saat ini bisa mendorong orang untuk berpikir pendek demi menyambung hidup. Sudah banyak contoh kasus pencurian yang didasari oleh motif kebutuhan dasar yang sulit terpenuhi,” kata Rissalwan, Senin (27/4).
Dalam konteks makro, kata dia, potensi krisis sosial menjadi semakin besar karena kebijakan-kebijakan pemerintah tidak tegas dan membingungkan publik. Sebut saja mudik dsn pulang kampung.
“Kalau ada ada orang yang pulang kampung karena kehabisan penghasilan di kota tempat kerja sedangkan ia pulang kampung di masa mudik, kan bisa bikin friksi sosial antara orang tersebut dengan warga lokal yang merasa bahwa larangan mudik dari pemerintah harus ditegakkan,” ucap Rissalwan.
Rissalwan mengusulkan, dalam rangka antisipasi krisis sosial di tengah masyarakat, pemerintah harus tegas berpihak kepada masyarakat. Dia mencontohkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut dia, PSBB tidak berpihak kepada masyarakat.
“Pilihan PSBB daripada karantina wilayah sudah menunjukkan ketidaktegasan dalam keberpihakan pada masyarakat banyak, karena terkesan pemerintah menghindar dari keharusan menanggung kebutuhan hidup masyarakat seperti yang diatur dalam pasal 55 UU No.6/2018 (tentang Kekarantinaan Kesehatan),” tutur Rissalwan.
Sementara ditingkat masyarakat, ucap dia, solusi mencegah potensi krisis sosial ini adalah dengan memperkuat solidaritas sosial saling tolong menolong. Ini agar tidak ada orang yang kebutuhan pokoknya kesulitan sehingga nekat berbuat jahat.
“Tokoh-tokoh masyarakat juga harus lebih arif dan fleksible untuk mencegah friksi sosial yang berpotensi makin membesar diantara anggota masyarakat,” ucap dia.
Terkait hal ini, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan potensi penjarahan seperti tahun 1998 lali akibat krisis pada puncak penyebaran Covid-19. Potensi itu rawan terjadi akibat kelaparan, kemiskinan, dan krisis sebagai dampak dari Covid-19.
“Bisa saja akan timbul masalah keamanan. Kalau tidak makan, bisa terjadi berbagai macam-macam seperti tahun 1998. Ketika masyarakat tidak bisa makan, maka penjarahan atau apa pun di banyak tempat,” kata JK pada Rabu pekan lalu.[]
