DEMOKRASI.CO.ID - Program pelatihan online melalui kartu prakerja menjadi kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani masyarakat yang dirumahkan atau kena PHK akibat wabah virus corona.
Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Nabil Haroen, mengatakan sebaiknya pemerintah menunda sementara waktu program yang anggarannya akan ditingkatkan jadi Rp 20 triliun.
Saat ini, kata dia, sebaiknya pemerintah fokus terhadap ketahanan pangan masyarakat masyarakat terdampak corona, dan memberikan dukungan bagi tenaga medis.
"Pemerintah saat ini harus fokus pada penanganan COVID-19, mendukung tenaga medis serta mendukung ketahanan pangan rakyat. Program-program yang kurang signifikan semisal pelatihan online (prakerja), saya kira bisa ditunda dulu," kata Nabil saat dihubungi, Senin (20/4).
Menurutnya, anggaran triliunan yang digunakan untuk menyediakan pelatihan melalui media daring, tak tepat sasaran. Dalam kondisi saat ini, Nabil menyebut seharusnya pemerintah fokus menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
"Ada uang triliunan rupiah yang tidak tepat sasaran. Saat ini warga butuh jaminan logistik bahan pangan."
Menurutnya, program Prakerja yang sudah lama dijanjikan Jokowi, akan lebih tepat jika pandemi coron berakhir.
"Nanti kalau pandemi sudah berakhir, kita lanjut dengan pelatihan dan stimulasi pekerjaan," tutup dia.
Pemerintah telah membuka pendaftaran gelombang pertama program kartu prakerja. Bagi setiap peserta yang lolos akan mendapatkan sejumlah manfaat total Rp 3.550.000.
Manfaat tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, biaya pelatihan Rp 1 juta. Kedua, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu selama 4 bulan. Ketiga, insentif survei evaluasi program Rp 150 ribu. Dua manfaat insentif akan ditransfer ke rekening bank atau rekening e-wallet yang dipilih peserta. []
