logo
×

Rabu, 15 April 2020

Pakar Hukum: KPK Jangan Takut kepada Sekjen Partai Penguasa

Pakar Hukum: KPK Jangan Takut kepada Sekjen Partai Penguasa

DEMOKRASI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan untuk tidak takut untuk menelusuri lebih jauh keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto atas fakta persidangan terdakwa Saeful Bahri, Senin (13/4).

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, KPK harus berani menelusuri apakah ada keterkaitan adanya pertemuan antara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Hasto Kristiyanto pada 2019 usai rekapitulasi.

Keterlibatan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan tiga kader PDIP yakni Saeful Bahri, Harun Masiku dan Agustiani Tio Fridelana dengan Wahyu Setiawan.

"KPK harus menelusuri lebih jauh keterlibatan Hasto, apakah ada hubungannya dengan pertemuan antara WS (Wahyu Setiawan) dengan HK (Hasto Kristiyanto)," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/4).

Saiful melanjutkan, jika memang ada keterlibatan maka siapapun harus sama di hadapan hukum.

"Kalau memang ada maka siapapun harus sama dihadapan hukum (equality before the law), bukan tidak mungkin HK dapat juga ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Saiful pun berharap agar KPK untuk tidak takut menelusuri lebih jauh meskipun sosok yang dituju adalah petinggi di partai penguasa.

"Saya kira KPK jangan sampai takut kepada siapapun termasuk kepada sekjen partai penguasa di Indonesia," tegas Saiful.

Selain itu, Saiful juga berharap kepada Majelis Hakim dan Jaksa KPK untuk lebih jeli mendalami informasi dari para saksi di persidangan.

"Hakim dan Jaksa harus lebih jeli dalam mengorek informasi dari saksi-saksi dalam persidangan tersebut, sehingga dapat memberikan informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut," pungkas Saiful. (*)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: