DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo beserta jajarannya harus bertanggung jawab atas jurus yang keliru sejak awal menghadapi pandemik virus corona atau Covid-19.
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengatakan, jurus atau strategi Presiden Jokowi sebelum mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia seperti jurus pedagang yang tidak memiliki perencanaan yang matang.
Strategi Jokowi yang dia maksudkan saat awal hadapi Covid-19, adalah dengan memberikan diskon tiket pesawat, membebaskan pajak hotel dan restoran, mengumumkan membiayai influencer Rp 72 milyar untuk ajak orang asing berkunjung ke Indonesia.
"Itu seperti jurus atau strategi pedagang yang tidak punya perencanaan yang matang, mindsetnya ambil keuntungan dalam situasi ancaman. Itu keliru besar, sama dengan mengabaikan keselamatan warga negara," ucap Ubedilah Badrun, Jumat (10/4).
Kebijakan yang diambil Presiden Jokowi tersebut, kata Ubedilah, merupakan kebijakan yang seolah-olah menjanjikan namun tidak menggunakan data riset.
"Strategi seperti itu juga menandakan strategi yang tidak base one research. Ini rezim sepertinya tidak mendengarkan data riset saat ambil keputusan penting tetapi mengikuti logika keuntungan semata-mata," tegasnya.
Akibatnya, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, Presiden Jokowi dan para menterinya kelabakan saat mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia yang ternyata sudah menyebar.
"Itu semua berakibat strateginya menjadi keliru. Koordinasi buruk, komunikasi publik buruk. Tentu yang paling dirugikan adalah rakyat banyak. Kekeliruan Jokowi dan jajarannya ini patut dimintai pertanggungjawabannya," pungkasnya. [rm]
