DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah Indonesia dianggap tidak pernah berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah setiap ada kejadian yang luar biasa.
Begitu tegas analis politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira mengamati kondisi bangsa Indonesia yang tengah dilanda pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).
Menurut Geradi Yudhistira, pemerintah pusat telah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan imbauan physical distancing untuk wilayah yang terdampak Covid-19.
Penerapan PSBB tersebut, kata Geradi, sangat dirasakan dampaknya bagi masyarakat menengah ke bawah lantaran mereka yang mayoritas pekerja harian tidak dapat bekerja. Salah satu dampaknya dirasakan oleh ojek online (ojol).
“Ini menyakitkan bahwa akhirnya kelas menengah ke bawah yang akan menjadi korban daripada penyebaran virus ini," ucap Geradi Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/4).
Apalagi, kebijakan PSBB sendiri tidak mewajibkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara utuh.
Hal tersebut berbeda ketika Presiden Joko Widodo mengambil keputusan karantina wilayah. Di mana, keputusan itu harus dibarengi dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berada di wilayah yang di karantina.
“Ini akhirnya membuktikan bahwa negara itu tidak pernah berpihak kepada masyarakat kecil menengah ke bawah. Setiap ada outbreak, setiap ada sebuah penyebaran virus wabah gitu pasti yang akan dikorbankan adalah masyarakat menengah ke bawah," jelas Geradi. (Rmol)
