DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo keberatan jika kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibilang berbelit-belit. Anggapan itu sendiri muncul lantaran izin penerapan PSBB memang mesti mendapatkan izin dari pemerintah pusat.
Di mana, kepala daerah mesti menyiapkan syarat administratif berupa, data kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mewabah di daerahnya, kajian epidemiologis, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan juga keamanan.
"Ini penting. Kita tidak ingin memutuskan ini secara grusa-grusu, cepat tetapi tidak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, dengan kejernihan dan kalkulasi yang detil dan mendalam," tegas Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (9/4).
Oleh karena itu, mantan Walikota Solo ini menekankan, semua aturan penerapan PSBB merupakan sikap kehati-hatian pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini.
Lagipula, lanjut Jokowi, penerapan PSBB tidak perlu dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.
"Saya kira kita semuanya dalam kondisi seperti ini jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya harus hati-hati dan tidak grusa-grusu," katanya.
Dan perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah," demikian Jokowi. (Rmol)
