DEMOKRASI.CO.ID - Program Kartu Prakerja yang digulirkan di tengah wabah virus corona baru (Covid-19) perlu mendapat perhatian serius. Sebab, program dengan nilai anggaran seberar Rp 20 triliun ini belakangan diduga ada konflik kepentingan lantaran menggaet beberapa mitra yang memiliki kedekatan dengan istana.
Terbaru, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga sudah bertindak memberikan atensi lebih terhadap salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini.
"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah KPPU yang menurut informasi akan menyelidiki dugaan konflik kepentingan dalam pemilihan mitra pelatihan Kartu Prakerja," kata Jurubicara Front Aksi Mahasiswa (FAM) Indonesia, Wenry Anshory Putra dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (24/4).
"Publik bertanya-tanya, bagaimana mekanisme dan proses pemilihan ke delapan mitra tersebut? Karena terkesan ada yang ditutup-tutupi," sambung Wenry.
Adapun delapan pihak yang terdaftar sebagai mitra Kartu Prakerja yakni Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Delapan mitra kerja ini pun diketahui dilakukan tanpa ada proses tender meupun penunjukkan dari pemerintah.
"Inilah yang harus ditelusuri secara serius oleh KPPU dan jangan sampai masuk angin," tandasnya.(rmol)
