DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah tokoh nasional dan politisi memberikan dukungan kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu (MSD) untuk melawan pihak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Said diancam akan dipolisikan usai mengkritik keras Luhut terkait penanganan virus corona dan ngototnya pemerintah meneruskan proyek Ibu Kota baru.
Dukungan kepada Said Didu antara lain datang dari mantan Menteri Kehutanan MS. Kaban dan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.
“Ayo kita bela Manusia Merdeka Bung Mossad, Mohammad Said Didu, sekali layar berkembang surut berpantang. Puluhan tahun perjuangan kebebasan berpendapat mau dibumkam lagi hny soal “rasa”..” cuit Kaban di akun twitternya @hmskaban seperti dilansir , Muslim Obsession.com.
Sementara itu founder Nusantara Foundation Imam Shamsi Ali juga memberikan dukungan melalui akun twitternya. “Jika anda alergi bahkan phobia kritikan, jangan duduk di posisi publik. Apalagi dalam sebuah tatanan demokrasi. Marah atau tersinggung ketika dikritik rakyat, menandakan anda tidak dewasa dalam demokrasi. Demokrasi membuka pintu luas mengoreksi kekuasaan.
Din Syamsudin menyatakan dukungannya kepada Said Didu melalui akun Twitter pribadinya @OpiniDin, Jumat (3/4/2020).
“Said Didu akan didukung oleh rakyat, dan saya akan ikut serta,” kata Din Syamsuddin melalui akun Twitternya itu dilansir Swamedium.com.
Din, yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyampaikan dukungannya menanggapi berita ihwal Luhut Pandjaitan akan menuntut Said Didu ke jalur hukum.
Demokrasi
Sementara itu pemerhati politik Radhar Tribaskoro mengemukakan, apa yang disampaikan oleh MSD berkenaan dengan kebijakan publik. MSD tidak mengumbar aib pribadi LBP. MSD beroperasi di ruang publik, ia tidak memasuki ruang privat LBP.
“Di ruang publik itu rakyat awam adalah penguasa. Mereka berdaulat di sana. Mereka bertanya, curiga, marah, mencerca dsb. Pejabat di ruang publik adalah abdi. Mereka dipilih atau ditunjuk, lalu digaji, diberi fasilitas, kewenangan dan sebagainya untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang berdaulat,” paparnya.
Di ruang publik itu, kata Radhar, kalau LBP merasa diserang dengan informasi yang salah, ia bisa meluruskan. Ia bisa menyampaikan informasi yang sesungguhnya. Kalau ada pandangan yang salah terhadap dirinya ia bisa memberikan pandangannya sendiri. Kontroversi atau perbedaan-
Kebebasan ruang publik adalah esensial bagi demokrasi. Selama ratusan tahun para penguasa tiran menolak keberadaan ruang publik ini atau berusaha mengontrolnya. Salah satu cara adalah dengan memidanakan (menjadikan kriminal) perbincangan di ruang publik.
“Sebagai sesama orang awam saya bersama M. Said Didu melawan Luhut Binsar Panjaitan. Demokrasi harga mati.” Katanya.
Sebelumnya, juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, menuntut Said Didu minta maaf kepada Luhut terkait komentar Said Didu di kanal YouTube soal penanganan virus Corona di Indonesia dan ngototnya pemerintah melanjutkan proyek pemindahan ibu kota baru.
“Bila dalam 2×24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Jodi Mahardi kepada wartawan (3/4). [ht]
