DEMOKRASI.CO.ID - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai program kartu prakerja dalam bentuk pelatihan online kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona (Covid-19) tak tepat dan efektif. Pelatihan seperti itu dinilai hanya untuk membuang-buang anggaran.
Ketua Umum Pimpinan GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan rakyat, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung untuk mereka bertahan hidup.
"Rakyat dan karyawan yang kehilangan pekerjaan saat ini butuh bantuan untuk hidup, bahan makanan, bukan pelatihan online," kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4).
Gus Yaqut menilai anggaran Rp20 triliun yang digelontorkan untuk program kartu prakerja itu cukup besar. Menurutnya, anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat jika diberikan untuk membantu rakyat bertahan hidup selama masa pandemi, seperti bahan-bahan pokok atau uang tunai.
Anggota DPR dari Fraksi PKB itu menyatakan penerima pelatihan dalam program kartu prakerja ini juga rata-rata orang yang telah memiliki keahlian.
"Jadi, yang mendesak dibutuhkan bukan pelatihan atau pembinaan, tapi bantuan yang langsung dirasakan rakyat," ujarnya.
Gus Yaqut berpendapat anggaran dari program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, sebaiknya juga dipakai untuk bantuan guru ngaji dan kiai-kiai di kampung-kampung.
"Mereka itu hanya dapat honor sekadarnya saja. Mereka juga jadi bagian yang terdampak karena imbauan pemerintah untuk di rumah, mereka akhirnya tidak bekerja," katanya.
Gus Yaqut juga mengkritik keterlibatan Skill Academy by Ruangguru sebagai salah satu mitra pelatihan online. Sebab, salah satu pendiri perusahaan itu Adamas Belva Syah Devara menjabat sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, posisi Belva sebagai pendiri Ruangguru sekaligus pembantu Jokowi saat ini rawan memicu tumpang tindih kepentingan.
"Jika pelatihan online tetap dipaksakan, justru makin membenarkan dugaan publik tentang adanya konflik kepentingan," ujarnya.
Gus Yaqut meminta agar pemerintah memutus kontrak kerja sama dengan sejumlah perusahaan mitra kartu prakerja. Menurutnya, anggaran dari program kartu prakerja ini lebih baik dialihkan untuk bantuan sosial.
"Sekali lagi, yang mendesak dibutuhkan rakyat saat ini bukan pelatihan online, tapi bantuan yang langsung bisa dirasakan langsung rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja. Dari total anggaran itu, biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO Rp100 juta.
Pemerintah kemudian menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra kartu prakerja, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.
Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang menjadi penerima kartu prakerja. Mereka akan mendapatkan bantuan pelatihan Rp1 juta, penuntasan pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan 150 ribu untuk survei kebekerjaan. (*)
