DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo dinilai tidak konsisten terhadap aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dijalankan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Sebab, pembatasan sosial justru seakan berseberangan dengan sikap pemerintah yang belum mengeluarkan larangan mudik atau alias pulang kampung.
"Konsep PSBB itu semua orang baik sehat atau carrier virus tidak boleh mobile agar tidak terjadi kontak, kecuali untuk hal penting dan terpaksa. Apakah mudik jadi prioritas?" tutur Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana Yusuf di akun Twitternya, Minggu (12/4).
Belum adanya ketegasan larangan mudik juga berseberaangan dengan beberapa imbauan untuk mengindari kerumunan, seperti kebijakan bekerja dari rumah hingga peribadahan. Menurutnya, tidak melarang mudik sama saja memberatkan pemerintah daerah.
"Shalat Tarawih saja harus di rumah. Pemda kan tambah beban dengan kedatangan orang dari Jakarta, harus bikin karantina dan awasi pemudik juga," sambungnya.
Kebijakan yang membingungkan ini pun dinilai harus segera dibereskan. Sebab jika hal ini dibiarkan tidak konsisten, maka dampaknya masyarakat akan jalani PSBB secara tidak serius. Padahal menurutnya, PSBB akan sukses apabila dilakukan dengan konsistensi dan kedisiplinan semua orang.
"Pemda DKI pun akan lebih repot, bikin karantina lagi saat arus balik? Siapa jamin tidak ada penularan selama mudik?" kritiknya.
Sejauh ini, masyarakat sudah mulai memahami peniadaan Shalat Jumat sementara waktu. Selain itu, Shalat Tarawih dan Shalat Idul Fitri dan pengajian-pengajian juga terancam tidak diperbolehkan.
"Lalu apa yang dituju dari aturan mudik yang masih boleh? Padahal pemerintah bilang kita harus sayangi ortu kita di kampung yang rentan Covid-19. Sekali lagi, pemerintah tidak konsisten dengan ucapan-ucapannya," pungkasnya. [rm]
