DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah pusat tidak menjalankan karantina wilayah sebagaimana diamanahkan dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diduga karena tidak memiliki cukup uang.
Pasalnya, karantina wilayah atau yang bisa juga disebut lockdown membutuhkan banyak uang untuk memberi jaminan sosial kepada masyarakat yang diminta untuk berdiam di rumah.
Begitu duga Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, Kamis (16/4).
“Makanya hanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Itu pun tanggung jawab daerah,” ujarnya.
Tanda negara tidak punya uang semakin nyata saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan global bond dengan tenor hingga 50 tahun.
Namun demikian, kondisi ini seolah terbantahkan jika melihat proyek kerja sama dalam Program Kartu Pra Kerja yang melibatkan Ruang Guru, perusahaan milik Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Belva Devara. Di mana Ruang Guru dipercaya menjadi aplikator program pelatihan yang anggarannya mencapai Rp 5,6 triliun.
“Kalau tak ada uang, kenapa stafsus milenial dapat proyek triliunan? Aneh,” tutupnya.[rmol]
