DEMOKRASI.CO.ID - Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 menjadi polemik di kalangan masyarakat. Perppu ini menuai kritik dari para ekonom karena dianggap kurang berpihak pada rakyat.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad salah satu yang turut mempertanyakan perppu tersebut. Menurutnya, aturan pemerintah tersebut hanya memberikan anggaran yang kecil untuk kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
Ini mengingat jumlah rakyat Indonesia yang mencapai hampir 300 juta orang. Sementara dana kesehatan yang dikucurkan hanya Rp 75 triliun.
“Kita kekurangan banyak ventilator dan alat test PCR serta laboratorium,” ujar Kamrussamad, Rabu (1/4).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah lebih banyak berpihak pada ekonomi daripada kesehatan masyarakat dalam perppu tersebut. Ini lantaran sebanyak Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
“Karena itu, perlu penjelasan karena pemerintah lebih berpihak ke ekonomi daripada nyawa rakyat,” tutupnya. (*)
