DEMOKRASI.CO.ID - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang mudik Idul Fitri tahun ini terlambat. Meski demikian, FX Rudy mendukung dan meminta para pejabat juga mematuhi aturan larangan mudik itu.
Ketika ditanya jika pemudik adalah pejabat VIP, yakni sekelas gubernur dan menteri, Rudy meminta mereka tidak ke Solo. Termasuk VVIP atau setingkat presiden dan wakil presiden, Rudy meminta agar tidak ke Solo.
"(VIP) ya karantina. Kalau sudah membuat aturan seperti itu, orang Jakarta jangan ke Solo lah. Biar pun itu VVIP lah," kata Rudy saat ditemui di kawasan Manahan, Solo, Rabu (22/4/2020).
"Kalau yang membuat aturan VVIP, ya VVIP jangan ke Solo dulu. Masa VVIP mau saya karantina di Grha Wisata, ya nggak pantas," lanjutnya.
Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang nekat, Rudy meminta agar pemerintah melarang transportasi umum. Selain itu, dia meminta masyarakat melaporkan ketika ada pemudik yang pulang kampung.
"Untuk yang belum mudik ya sekalian saja transportasi dilarang. Masyarakat juga sekarang sudah punya kesadaran, kalau ada pemudik pasti dibawa ke Grha Wisata," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya melarang seluruh masyarakat mudik Idul Fitri 2020. Larangan ini, disebut Jokowi, berlaku bagi semua masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).
Keputusan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4).
"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan pertimbangannya melarang mudik lebaran dan meminta jajarannya menyiapkan larangan mudik bagi warga.
FX Rudy menilai keputusan Jokowi itu terlambat karena saat ini sudah terlanjur banyak perantau yang sudah mudik.
"Terlambat! Sudah pada mudik semua kok. Tapi kalau PNS, TNI, Polri tidak mudik itu wajib," kata Rudy, hari ini.
