DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan menunjuk Juru Bicara (Jubir) baru yang paham arah dan jalan pikirannya dalam mengurus pemerintahan.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat menanggapi para pembantu Jokowi saat ini yang terlihat tidak memiliki komunikasi publik yang baik dalam menjabarkan arahan Jokowi terkait isu-isu nasional, khususnya terkait penanganan wabah virus Corona (Covid-19).
Dedi mengungkapkan bahwa sejak periode pertama, Jokowi memang sudah kesulitan dalam hal komunikasi publik. Hal itu, menurut Dedi, bukan tanpa sebab. Pertama, terlalu banyak Jubir, sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Kedua, dari sekian banyak Jubir itu, tidak satupun yang benar-benar memahami kondisi dan arahan Jokowi.
"Sehingga setiap orang, bahkan menteri bisa saja mewakili diri sendiri, bukan kelembagaan yang ia wakili, inilah hasilnya kemudian sering simpang siur," ungkapnya, Minggu (5/4/2020).
Dedi menilai, Jokowi hanya perlu Jubir yang benar-benar punya pengetahuan tentang arah kebijakannya dan juga memiliki legitimasi yang kuat, sehingga tidak akan ada anulir dari lembaga lain.
"Hal lainnya, bisa saja pemerintahan Jokowi dipenuhi orang-orang yang hanya ingin selamat dari posisi elitnya, sehingga upaya mewakili Presiden mengemuka kuat tanpa dasar data yang akurat," ujarnya.
Terakhir, Dedi mengusulkan agar Jokowi secara tegas menyatakan siapa Jubir terkait penanganan Covid-19 ini. Sehingga, yang tidak memiliki kapasitas sebagai Jubir Presiden bisa diam dan tidak usah banyak bicara.
"Salah satu cara sederhana adalah membuat semua diam, dan Presiden harus menunjuk resmi juru bicara utama, dan tidak ada posisi lain yang bisa berfungsi sebagai Juru bicara selain yang utama ini," katanya.[]
