DEMOKRASI.CO.ID - Kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan kepada driver ojek online seperti yang dilakukan Pertamina mendapat protes keras dari Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono.
Dia menilai bahwa kebijakan tersebut sangat tidak adil, dan ada unsur KKN.
"Aneh ini pembuat kebijakan ekonomi pemerintah dalam membantu pelaku usaha kecil yang terkena dampak Covid-19. Kok malah yang dibantu tranportasi ojol saja sih," kata Arief Poyuono, Kamis (16/4).
Dia menilai bahwa kebijakan ini dicurigai karena pendiri ojol duduk sebagai menteri dan salah satu komisarisnya adalah kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, jika mau adil, harusnya semua sektor mendapat perhatian.
Pemerintah lewat BUMN baru saja mengeluarkan kebijakan bahwa ojol satu-satunya transportasi yang mendapatkan promo cash back sebesar 50 persen untuk pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
"Ini juga merupakan kebijakan yang sangat tidak adil dan terlihat pengambil kebijakan tidak tahu benar mana saja yang mestinya diberikan subsidi BBM untuk menjalankan usahanya di saat pandemik ini. Kok cuma untuk ojol saja ya," ujar Arief Poyuono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Padahal, lanjut Arief Poyuono, masih banyak sektor lain yang juga kelabakan. Seperti UKM dan moda transportasi lainnya yang masih membutuhkan subsidi BBM bagi kelangsungan usaha selama pandemik Covid-19.
Misalnya lagi, nelayan sulit mendapatkan BBM murah untuk mencari ikan, justru tidak diberikan cashback BBM, lalu buruh yang sudah banyak akan dipotong gajinya akibat Covid-19 juga tidak dapet cashback.
"Lalu UKM makanan minuman yang mengunakan gas LPG dan BBM tidak mendapatkan cashback, kemudian angkot dan taksi kok enggak dikasih cashback," ujar Arief Poyuono.
Terlihat kebijakan Pertamina memberikan cashback ke ojol hanya untuk menyenangkan Presiden Joko Widodo saja, dan cari muka, akan tetapi kebijakan ini salah sasaran.
"Jangan-jangan provider starup unicorn ojek online sudah punya keluarga menteri yang punya hubungan sama pemerintah. Ayo adil dong jangan aji mumpung," tutup Arief Poyuono. [rm]
