DEMOKRASI.CO.ID - Peneliti ICW, Adnan Topan Husodo, menilai fokus penanganan pandemi Covid-19 sebagai isu kesehatan tidak menonjol, karena pemerintah pusat lebih menyorot persoalan ekonomi yang akan muncul dari wabah itu. Pemerintah tidak melihat masalah kesehatan yang menjadi ancaman serius masyarakat luas dalam jangka pendek.
“Karena pertimbangan ekonomi menjadi tumpuan, maka kebijakan pencegahan penyebaran corona menjadi tidak terlalu jelas,” kata Adnan di Jakarta, Senin (13/4).
Hal itu mengakibatkan masyarakat mengambil inisiatif sendiri dengan bahu-membahu membantu sesamanya. Masyarakat juga mengumpulkan dana hingga menutup secara swadaya lingkungan mereka dan usaha lain yang dapat diamati dari lalu lintas informasi di sosial media.
Di sisi lain, kata dia, ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan uji sampel spesimen secara maksimal membuat informasi publik yang disampaikan tidak akurat. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanggulangan virus Corona, Achmad Yurianto, menyatakan bahwa kapasitas Litbangkes untuk memeriksa sampel spesimen per harinya sekitar 1.700 sample.
Namun rata-rata spesimen yang diperiksa sejak tanggal 27 Maret-6 April 2020 hanya sekitar 607 sample. Akibatnya, Indonesia sulit menekan angka kematian yang per 6 April 2020 masih di angka 8 persen.
“Pemerintah segera membuat Standar Operasional Prosedur untuk memberikan informasi yang berlandaskan analisis dari ahli kesehatan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ucap dia.
Tak hanya itu, keterbatasan sarana medis yang dihadapi oleh petugas medis di lapangan dalam menangani wabah Covid-19 belum dapat diselesaikan dengan cepat. Padahal korban dari tenaga medis sudah berjatuhan.
Menurut Adnan, keterbatasan itu akibat kebijakan alokasi anggaran yang belum memadai baik di pusat maupun daerah, kebijakan pengadaan barang dan jasa penangananan corona belum tersedia dengan detail, serta kebijakan distribusi peralatan medis yang belum memadai karena keterbatasan data yang konkret di lapangan.
“Akibatnya berbagai daerah yang membutuhkan peralatan medis belum mendapatkan suplai dari otoritas terkait,” ucap dia..
Adnan meminta pemerintah pusat segera mendesain kebijakan pengadaan barang dan jasa penanganan pandemi serta mekanisme distribusi sarana medis yang esensial bagi pekerja medis di lapangan dengan tepat, cepat dan kredibel. Itu untuk menutup berbagai celah dan potensi penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana medis.
“LKPP dapat menjadi sumber rujukan utama dalam perumusan pelaksanaan pengadaan yang transparan dan akuntabel,” tutur dia.(*)
