DEMOKRASI.CO.ID - Mundurnya Andi Taufan Garuda Putra dari jabatannya sebagai Stafsus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial, menyisakan sejumlah catatan serius bagi lingkaran istana negara.
Bagaimana tidak, Andi Taufan Garuda Putra merupakan orang kedua menyusul Adamas Belva Syah Devara yang juga mundur dari jabatan Stafsus Milenial Presiden.
Terlebih, pengunduran diri keduanya diduga terlibat konflik kepentingan antara perusahan pribadi dengan proyek pemerintah.
Begitu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (24/4).
"Ini menunjukkan bahwa pengangkatan stafsus punya banyak catatan. Sudah dua yang mundur. Bisa jadi ada lagi," tegas Mardani Ali Sera.
Kendati begitu, anggota Komisi II DPR RI ini menilai pengunduran diri Andi Taufan Garuda Putra patut diapresiasi. Meskipun, juga harus dikroscek apakah yang bersangkutan mendapat tekanan dari pihak tertentu.
"Apresiasi. Perlu dicek apakah ada tekanan?" ucap Mardani Ali Sera.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab karena tidak bisa membina stafsusnya dengan baik. Sehingga melakukan dugaan maladministrasi, meskipun berakhir pengunduran diri dari jabatannya sebagai “orang dekat” presiden.
"Yang salah bukan prajurit tapi jenderalnya. Pak Presiden perlu bertanggung jawab pada pembinaan stafsusnya," demikian Mardani Ali Sera.(rmol)
