DEMOKRASI.CO.ID - Setelah Adamas Belva Syah Devara, satu lagi staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur. Dia adalah Andi Taufan Garuda Putra. Dalam pernyataan tertulis yang didapat Jawa Pos kemarin (24/4), Andi menjelaskan bahwa pengajuan pengunduran diri itu diserahkan kepada presiden pada 17 April lalu. ”Dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden,” terangnya.
Alasan utama pengunduran dirinya adalah keinginan untuk mengabdi penuh pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. ”Terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil,” lanjutnya. Andi menyampaikan terima kasih kepada presiden atas kesempatan menjadi stafsus dan menyaksikan langsung cara kerja presiden.
Nama Andi mendapat sorotan publik setelah surat yang dia kirim kepada para camat beredar luas. Dia meminta dukungan pelaksanaan program relawan desa Lawan Covid-19 yang dilakukan perusahaan yang didirikannya, PT Amartha Mikro Fintek. Perusahaan fintech pendanaan itu bergerak untuk menghubungkan pemodal dengan pelaku usaha mikro secara daring.
Dalam surat berkop sekretaris kabinet tersebut, Andi meminta para camat mendukung petugas lapangan Amartha yang memberikan edukasi tentang Covid-19. Langkah Andi dinilai sarat dengan konflik kepentingan karena Amartha adalah perusahaan miliknya pribadi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan pengunduran diri tersebut. Menurut Pramono, Presiden Jokowi menghargai komitmen Andi Taufan yang ingin mengabdikan diri untuk penguatan ekonomi lapisan bawah, khususnya usaha mikro. ”Karena penguatan ekonomi lapisan bawah, terutama UMKM, juga menjadi perhatian Bapak Presiden selama ini,” katanya.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengapresiasi sikap keduanya yang dinilai sebagai ciri milenial. Ali mengatakan, pihaknya mendukung penuh stafsus lain untuk tetap berada di pemerintahan. Bagaimanapun, representasi milenial tetap harus ada di ring satu. Sebab, kelompok milenial akan mendominasi tanah air dalam tahun-tahun ke depan. ”Kelompok usia produktif ini tidak boleh hanya jadi objek perubahan, tapi harus jadi subjek perubahan,” tuturnya.
Mundurnya dua stafsus presiden itu menjadi sorotan DPR. Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, menyatakan mengapresiasi langkah Belva dan Andi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mundurnya staf presiden itu disebabkan adanya tekanan atau memang kesadaran pribadi.
Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto menambahkan, Jokowi semestinya selektif dalam menunjuk stafsus. Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan, jika cenderung lebih merepotkan dan bukan membantu meringankan tugas presiden, sebaiknya para stafsus mundur saja. Apalagi, menurut Yandri, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka juga tidak jelas.
Yaqut Cholil Qoumas, anggota DPR dari Fraksi PKB, mendesak presiden membubarkan stafsus milenial. ”Keberadaan stafsus milenial tidak memberikan manfaat. Tidak berfaedah,” katanya.
Menurut Yaqut, presiden sudah memiliki pembantu-pembantu hebat dan mengerti cara menjalankan pemerintahan. Kalau diharapkan bisa membantu presiden, sebaiknya para milenial itu melakukannya di dunia yang mereka tekuni sebelum menjadi stafsus. ”Itu pasti lebih bermakna,” tutur ketua umum GP Ansor tersebut.[jpc]
