DEMOKRASI.CO.ID - Perbuatan Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra yang membuat surat perintah kepada camat se-Jawa, Sumatera dan Sulawesi dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet membuat geram publik. Tak terkecuali politisi senior Demokrat, Hinca Pandjaitan.
Anggota Komisi III DPR itu mengaku geram lantaran jabatan tinggi yang diemban anak milenial di istana negara justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Kekuasaan dapat dipakai untuk kebaikan, tapi terkadang dia bisa juga terpeleset untuk sebuah kepentingan. Apa yang diberitakan dan menjadi viral ini tentu kurang pantas,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4).
Menurutnya, apa yang dilakukan Andi Taufan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pilihannya, kata Hinca, tinggal ada dua untuk menindaklanjuti kasus ini.
“Pertama Pak Jokowi bisa memberhentikannya atau saudara Andi Taufan sendiri bersedia mundur dari jabatannya, ini gentlemen,” urainya.
Hinca mengingatkan bahwa apa yang dilakukan pendiri dari perusahaan Amartha itu merupakan cikal bakal dari penyalahgunaan wewenang yang besar. Publik, katanya, wajib untuk terus mengontrol apa yang dilakukan pemerintah.
“Perbuatan seperti ini bisa menjadi cikal dari abuse of power dan harus segera menerima konsekuensi etisnya,” tandasnya. (*)
