DEMOKRASI.CO.ID - Di tengah corona, Kartu Pra Kerja dijanjikan oleh Kemenparekraf untuk membantu pekerja industri. Hingga kini, pramuwisata pun masih menanti kejelasan.
Untuk membantu para pekerja industri pariwisata yang terdampak corona, Kemenparekraf hingga DPR mengeluarkan anggaran darurat berjumlah 1 triliun rupiah. Hal itu menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Pendidikan dan Pariwisata, Dede Yusuf dalam Webinar yang diadakan oleh Indonesian Food & Beverage Executive Association (IFBEC) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada Kamis lalu (9/4).
Diungkapkan olehnya, selama masa pandemi ada beberapa fase yang akan masyarakat lalui. Fase yang pertama, yaitu yang sekarang sedang dialami berupa tanggap darurat.
"Untuk tanggap darurat saat ini realokasi untuk anggaran yang diambil pariwisata adalah 500 miliar untuk memberikan pelatihan-pelatihan pekerja pariwisata untuk masa kosong seperti ini dan mendukung kartu pra kerja dari karyawan PHK atau pekerja honorer yang mendapat uang harian," kata Dede.
Sementara itu, pada Selasa (7/4) Deputi Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Fajar Utomo, mengatakan bahwa Kemenparekraf menjaring 55 ribu-80 ribu tambahan orang untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja. Ia optimistis bisa segera menambah 120 ribu orang lagi untuk bisa didaftarkan ke dalam Kartu Pra Kerja.
Sekilas, anggaran darurat berjumlah hingga 1 triliun rupiah hingga Kartu Pra Kerja yang dijanjikan pemerintah dan lembaga terkait memang cukup menjanjikan. Hanya bagi kalangan pramuwisata dan tour leader, masih membingungkan.Sementara itu, pada Selasa (7/4) Deputi Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Fajar Utomo, mengatakan bahwa Kemenparekraf menjaring 55 ribu-80 ribu tambahan orang untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja. Ia optimistis bisa segera menambah 120 ribu orang lagi untuk bisa didaftarkan ke dalam Kartu Pra Kerja.
"Kemenparekraf menawarkan Kartu Pra Kerja, tapi kami kan terus terang masih bingung. Apa itu kartu Pra Kerja? Karena apa yang ada di benak teman-teman adalah uang cash BLT, Bantuan Langsung Tunai, tapi itukan kayaknya gak mungkin," ujar Ketua DPP Himpunan Pramuwisata (HPI) Jakarta, Revalino Tobing atau akrab disapa bang Lino pada detikcom via sambungan telepon, Senin (20/4/2020).
Lino pun mengatakan, kalau pihaknya dan pengurus pusat telah mendaftarkan seluruh pramuwisata dan tour leader yang terdampak virus corona ke Kemenparekraf. Hanya belum ada kejelasan.
"Sementara Kemenparekraf minta pada DPP Pusat, daftar nama anggota lengkap dengan NIKnya penduduk KTP lain-lain. Itu sdah kami kumpulkan hampir 10 ribu orang. Karena anggota seluruh Indonesia hampir 12 ribuan. Sudah kita berikan, tapi gak ada kabar," ujar Lino.
Hanya diakui Lino, sudah ada perwakilan dari Kemenparekraf yang telah mengontaknya untuk memberi bantuan lewat program yang disebutnya padat karya. Hanya dalam pelaksanaannya, masih sulit bagi para pramuwisata.
"Masalahnya program padat karya kami ini kan pahamnya hanya pariwisata. Kami ini pemandu wisata, teman-teman juga gak semuanya punya bakat yang sama. Tahunya hanya cerita storytelling dan lain-lain. Nah, jadi tawaran atupun kalau ditanya kira-kira program apa untuk padat karya kami masih bingung," urai Lino.
Dijabarkan Lino, program padat karya itu bervariasi dari pelatihan hingga bidang agrikultur. Hanya dirasa Lino, masih kurang tepat.
"Kecuali kalau pelatihan yang untuk meningkatkan kemampuan sang guide, kami bisa. Tapi itu pun gak semua jadi pengajar, karena dia konsepnya semua jadi pengajar. Kalau semua jadi pengajar siapa yang jadi murid? Kami ditawarkan juga untuk agrowisata, suruh naneem-nanem. Kami di Jakarta mana ada yang punya lahan," ujar Lino.
Sebagai penyambung keindahan pariwisata Indonesia di garda terdepan, Lino yang mewakili pramuwisata dan para tour leader merasa masih kurang mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan. Khususnya di saat sulit seperti ini.
"Sementara yang menunggu ini teman-teman se-Indonesia 12 ribu orang lebih, itu baru guide doang. Karena kami merasakan pariwisata dari segala sektor kan kami penyumbang devisa kedua terbesar di Indonesia dan jumlahnya tak sedikit. Kalau kami mati suri yang hilang uang negara pun jauh lebih banyak lagi," pungkas Lino.Sebagai penyambung keindahan pariwisata Indonesia di garda terdepan, Lino yang mewakili pramuwisata dan para tour leader merasa masih kurang mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan. Khususnya di saat sulit seperti ini.
Pada akhirnya, Lino pun menanti ketegasan dari para pemangku kepentingan di pucuk tertinggi industri pariwisata seperti Kemenparekraf untuk memperhatikan para bawahannya.
"Karena pada intinya pariwisata tergantung pucuk pimpinan kota atau negaranya. Kalau pariwisata ini benar-benar penting, mereka harus ingat kalau indonesia itu kaya sekali seni tradisi budaya, mereka datang ke indonesia mereka perlu guide. Supaya tahu lebih dalam lagi apa yang kita punya," tutup Lino.
Di masa sulit ini, Lino dengan kapasitasnya sebagai ketua DPD HPI Jakarta pun terus memberi wejangan positif bagi para rekan-rekannya yang masih sama-sama berjuang. Hanya itu saja yang tersisa, entah untuk berapa lama(dtk)
