![](https://1.bp.blogspot.com/-eu4-BEpHyYc/Xo28aT1JtjI/AAAAAAAEIII/pkX4rDv7zcYk30qjFHLs3SVtzw1vGuMIwCLcBGAsYHQ/s640/38468-sri-mulyani-nadiem-makarim-dana-bos.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tahun ini menambah anggaran belanja sebesar Rp 405,1 triliun untuk meminimalisir dampak Covid-19 ke perekonomian. Dengan demikian, maka belanja tahun ini menjadi Rp 2.613,8 triliun dari sebelumnya Rp 2.540,4 triliun.
Dengan tambahan belanja ini, maka defisit anggaran juga diperlebar menjadi 5,07% terhadap PDB atau Rp 853 triliun. Sebelumnya hanya 1,76% dari PDB atau Rp 307,2 triliun.
Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah kali ini tidak hanya menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari utang seperti penerbitan SBN atau global Bond tapi juga alternatif skema lainnya. Alternatif lainnya adalah menggunakan pembiayaan non utang dari 3 sumber yang paling aman.
Sumber pembiayaan non utang pertama adalah melalui dana abadi pemerintah. Dalam hal ini, Kemenkeu akan menggunakan dana abadi Pendidikan yang selama ini dikelola oleh LPDP.
"Dia (dana abadi pendidikan) bisa berikan salah satu solusi yang sekarang jumlah (dana) nya Rp 60 triliun," ujarnya melalui media briefing, Selasa (7/4/2020).
Pembiayaan yang kedua adalah melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dana ini merupakan anggaran yang telah disimpan pemerintah selama ini dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk digunakan.
"Kita akan gunakan sampai SAL hanya cukup jaga kita dari sisi cashflow secara aman. Artinya SAL akan dipakai seoptimal mungkin. Ini kurangi pembiayaan dari market, karena kita punya cash di tangan pemerintah," jelasnya.
Pembiayaan non utang ketiga adalah, dari berbagai dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).
"Ini tiga sumber dari pembiayaan yang tidak melalui market atau menggunakan di dalam dari masing-masing agency atau lembaga pemerintah yang punya sumber dana. Ini untuk menggambarkan kita terus hati-hati," tegasnya.[cnbc]