DEMOKRASI.CO.ID - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam surat telegram yang dikeluarkan Mabes Polri yang akan melakukan penegakan hukum terkait PSBB dalam pencegahan virus corona COVID-19. Sebab Polri dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan Polri tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindak warga sebab hingga hari ini belum ada daerah yang berstatus PSBB.
"Ini pasti represif, masalahnya ini melawan hukum, karena PSBB nya sendiri belum berlaku, sesuai Permenkes kan masih harus menunggu kepala daerah, gugus tugas covid dan lain-lain. Memangnya surat edaran dan surat telegram ada di UU 12 Tahun 2011? Merusak negara hukum ini," kata Asfinawati, Senin (6/4/2020).
Sikap kepolisian ini, kata Asfinawati merupakan akal-akalan pemerintah yang tidak memiliki karantina wilayah karena tidak mau memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tapi di sisi lain sadar bahwa penyebaran virus semakin luas karena masyarakat yang masih beraktivitas.
"Jadi polisi dijadikan alat menakut-nakuti warga, pasti memicu pelanggaran HAM," tegasnya.
Bahkan menurut Asfinawati, Polisi telah melanggar hukum sebab sudah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang masih berkeliaran tanpa dasar hukum yang jelas.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas siapa saja yang melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pejabat pemerintah dalam mengatasi pendemi virus corona baru Covid-19.
Hal itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020.
Dalam surat telegram tertanggal 4 April 2020 dan ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kapolri memerintahkan Kabareskrim dan Kapolda untuk melakukan patroli siber khusus terkait penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Kapolri juga memerintahkan jajarannya itu untuk melakukan pemantauan dan menindak tegas pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dalam rangka mengatasi pendemi Covid-19.
Bagi pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah itu dapat dikenakan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.
"Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah," begitu bunyi salah satu poin dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz seperti dikutip pada, Senin (6/4/2020). [sc]
