DEMOKRASI.CO.ID - Pandemi virus Corona jenis baru (COVID-19) telah menghantam sektor riil. PHK melonjak, daya beli anjlok, masyarakat butuh bantuan dana segar untuk menyambung hidup.
Lantas, kenapa pemerintah tak lantas mengambil jalan singkat, menggenjot pencetakan uang untuk kemudian dibagi-bagi ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT)?
Sabar, sebab pada kenyataannya logikanya tak sesederhana itu. Dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mencetak uang memang bisa saja dilakukan oleh pemerintah. Namun jika tidak dihitung secara cermat bakal ada ancaman inflasi mengintai. Perlu dipikirkan pula supply and demand di pasar.
"Artinya kan ini orang menganggap persoalannya karena uang saja, sehingga ekonomi berhenti. Orang yang tadinya kerja, bisa belanja, perusahaan yang produksi barang bisa dapat revenue. Tapi sekarang ini orang di rumah, dia gak belanja, terbatas, sehingga ekonomi berhenti," ujarnya saat berbincang dengan pimpinan media massa secara virtual, Kamis (23/4/2020) malam.
Pun begitu, ibarat orang naik sepeda, Sri Mulyani tak mau membiarkan roda ekonomi langsung berhenti sepenuhnya karena bisa jatuh. Adapun yang ingin dilakukan pemerintah tetap menjaga roda ekonomi terus berputar, meski pelan-pelan.
"Karena kalau berhenti maka akan ada PHK masif. Makanya kita siapkan bansos, relaksasi, stimulus, dan kebijakan lain. Ini kita coba keroyok sama-sama (dengan lembaga lainnya-red.)," imbuh Menkeu.
Ia menambahkan, stimulus sendiri bisa dilakukan lewat kebijakan moneter dan fiskal. Baik itu dengan memberi keringanan pajak ataupun mencetak duit lebih banyak untuk kemudian 'menggerojokin' roda ekonomi biar naik lagi.
"Istilahnya kita bikin mengapung lagi, nggak tenggelam. Tapi kalau gerojokin terlalu banyak (cetak uang secara masif-red.), tetapi di sisi lain supply side nggak jalan maka yang ada adalah akan terjadi inflasi," jelasnya.
"Makanya kita harus melihat secara cermat. Seberapa banyak kita harus gerojokin ekonomi biar tiba-tiba gak malah berbalik jadi inflasi. Jadi aspirasi tetapi kita dengerin, tapi saya dan Bank Indonesia sama-sama kita jagain dan jangan lupa lagi situasi kaya gini jangan malah dianggap kita justru jadi merugikan negara. BI kan juga takut karena mereka juga punya neraca. saya juga punya neraca pemerintah. Jangan sampai jebol salah satu atau dua-duanya. Jadi kita tetap menjaga dua-duanya, antara sustainabilitas dari fiskal dan ekonominya kita selamatkan. Kita sama-sama mengatur pace dan levelnya," papar Sri Mulyani.
Kebijakan instan menggenjot percetakan uang sendiri salah satunya dilakukan oleh Amerika Serikat. Meski begitu, bank sentral AS (The Fed) bisa melakukan kebijakan itu sekaligus membeli surat utang pemerintah sebanyak-banyaknya lantaran dolar selama ini dipegang oleh seluruh dunia, sehingga risiko inflasinya kecil atau bahkan hampir tidak ada.[dtk]
