DEMOKRASI.CO.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengakui bahwa data kasus positif pandemi virus corona atau Covid-19 yang disampaikan oleh pemerintah pusat bukan data yang sebenarnya.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo dalam diskusi virtual yang ditayangkan di YouTube Energy Academy Indonesia pada Minggu (5/4).
Menurut Agus, data yang disampaikan pemerintah pusat menggunakan data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan yang disampaikan oleh Jurubicara percepatan penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.
Namun, data tersebut bukan data yang sesungguhnya sehingga data yang dimiliki pemerintah pusat kerap kali berbeda dengan pemerintah daerah.
Menanggapi itu, pengamat politik Universitas Telkom, Dedy Kurnia Syah menganggap sejak awal pemerintah pusat memang tidak dipercaya oleh masyarakat mengenai data yang disampaikan.
"Soal data ini sudah menjadi ketidakpercayaan umum sejak semula, publik menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya menangani, karena lebih mementingkan urusan politis dibanding kemanusiaan," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/4).
Ketertutupan data tersebut, kata Dedi, sangat berbahaya jika terus dilakukan lantaran masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas terkait perkembangan Covid-19 yang sebenarnya.
"Lebih lagi tidak semua masyarakat dapat menjalankan isolasi mandiri, ini juga yang berpotensi menggagalkan gagasan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pemerintah," pungkasnya. (Rmol)
