DEMO|KRASI.CO.ID - Sudah ada jutaan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi Corona. Hal itu menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh program bantuan masyarakat dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 segera direalisasikan.
Kepala BNPB Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi dan para menteri tentang Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19, mengungkapkan pemerintah mencatat sudah ada 1,65 juta pekerja yang di-PHK.
"Menyangkut masalah sosial, dari beberapa laporan yang disampaikan menteri terdapat sekitar 1,65 juta warga negara kita yang telah di-PHK dan dirumahkan. Sehingga Bapak Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Pra Kerja," tuturnya melalui konferensi virtual, Senin (13/4/2020).
Program Kartu Pra Kerja sendiri seharusnya sudah berjalan proses pendaftaran. Namun beberapa kali pendaftaran awal diundur lantaran kendala teknis.
Selain Kartu Pra Kerja, Jokowi juga meminta seluruh program bantuan masyarakat dilakukan minggu ini. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial langsung, kartu sembako maupun kartu sembako Jabodetabek.
"Dan juga segera dimulai minggu ini program bantuan sosial yang melalui sosial safety net. Sehingga masyarakat terdampak terutama di Jabodetabek bisa segera mendapatkan dukungan. Terutama bantuan sembako dari Kemensos," tambah Doni.
Jokowi, lanjut Doni, juga menginstruksikan agar memperhatikan TKI yang ada di Malaysia. Dia ingin agar para TKI di Malaysia tidak kekurangan bahan pangan.
Benar saja, antusias masyarakat mendaftar Kartu Pra Kerja cukup besar.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sudah ada 2,4 juta masyarakat yang mengakses laman resmi www.prakerja.go.id. Dari total tersebut tercatat 1.432.133 yang sudah registrasi.
Sebagaimana diketahui, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 19.00 telah dibuka pendaftaran bagi calon peserta Program Kartu Pra Kerja oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja, yang dihadiri oleh Kepala Staf Presiden, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Perindustrian.
"Kami melihat antusiasme ini sebagai refleksi dari ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap program Kartu Pra Kerja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jakarta, Senin (13/4/2020).
Hingga hari Minggu 12 April 2020 pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 1.432.133, yang sudah melakukan verifikasi e-mail sebanyak 1.063.028 atau 73,85%, yang sudah melalui verifikasi NIK sebanyak 624.090 atau 43,65%, dan yang sudah mengambil program pelatihan atau join batch sebanyak 77.834 atau 5,43%.
Menurut Airlangga, penerimaan peserta gelombang pertama akan disampaikan pada hari Jumat 17 April, dan pelatihan dapat digunakan di mitra platform mulai Sabtu 18 April. Pelatihan offline atau tatap muka bisa dilakukan setelah dievaluasi dari aspek keamanan dan pemenuhan standar kesehatan.
"Dari total yang telah registrasi sebanyak 1,4 juta itu, pernah dalam 1 menit, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 80 ribu orang pada saat yang bersamaan, sehingga kapasitas server akhirnya ditingkatkan," jelas Airlangga.
Melihat tingginya antusias masyarakat terhadap program Kartu Pra Kerja, pemerintah juga memperbaiki kualitas website agar lebih mudah diakses bagi calon peserta. Mulai dari verifikasi e-mail, unggah foto, kapasitas server dari Kementerian terkait untuk melayani request API dari server Prakerja, hingga penyediaan fasilitas Call Center.
"Karena antusiasme pendaftar program Kartu Pra Kerja yang sangat tinggi, dan ini program baru yang melibatkan digital platform secara end to end, maka dengan segala kerendahan hati, kami berharap masyarakat bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada saat awal pembukaan pendaftaran ini," ungkapnya.(dtk)
