DEMOKRASI.CO.ID - DPR RI rencananya akan melakukan rapid test corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya pada 26-27 Maret 2020 di Rumah Jabatan Anggota DPR.
Namun demikian, keputusan yang diambil dalam kesimpulan rapat pengganti Bamus ini ditentang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta rencana tersebut dibatalkan atau setidaknya diprioritaskan untuk anggota yang terindikasi sakit dalam pemeriksaan awal.
"Fraksi PKS meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok di tengah tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya," tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3).
Anggota Komisi I DPR ini memahami ada protokol kesehatan yang diberlakukan di komplek DPR, baik di kantor maupun di rumah dinas. Namun ia meminta tak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dengan masyarakat.
Jika memang ada anggota parlemen yang terindikasi sakit, bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk ke rumah sakit secara mandiri.
"Intinya Fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. DPR harus mengutamakan rakyat, harus hadir bersama rakyat, dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani virus corona," tutupnya.(rmol)
