DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah dinilai hanya perlu meningkatkan manejemen komunikasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk menyikapi wabah virus corona (covid-19).
Artinya, Presiden Jokowi tidak harus mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) seperi era Presiden SBY menyikapi wabah flu burung.
Begitu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani kepada wartawan di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3).
"Sebetulnya pedoman penanganannya sudah ada ya. Kemenkes kan sudah bikin pedoman penanganan covid-19. Nah masalahnya mungkin di manejemen komunikasi aja yang perlu ditingkatkan," kata Netty Prasetyani.
Wakabid Kesra Fraksi PKS ini menyatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan pun telah menyediakan 100 rumah sakit rujukan dan 38 RS diantaranya memiliki ruangan bertekanan negatif.
"Kemudian juga alat-alatnya sudah di kaliberasi, sumber daya manusia (SDM)-nya juga sudah mengikuti pelatihan untuk menangani kasus-kasus penyakit infeksi. Bahkan RS rujukan itu sudah pernah menangani beberapa kasus merc, sars, ebola, difteri dan sebagainya," tutur Netty Prasetyani.
Atas dasar itulah, Netty Prasetyani mengimbau pemerintah untuk melakukan menejemen komunikasi hingga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan.
Pertama, harus menjamin bahwa pemerintah itu bisa melakukan penanganan wabah covid-19. Kedua, pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok jadi jangan sampe keras seperti yang terjadi di negara tetangga. Kemudian virus itu bisa tercegah oleh perilaku hidup bersih dan sehat.
"Nah kalo ini terus digencarkan, jadi masyarakat gak perlu mempercayai mitos-mitos gitu loh. Nah kalo ini terus digencarkan, masyarakat gak perlu mempercayai mitos-mitos gitu loh," pungkasnya.
