DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Kewilayahan.
Mahfud menegaskan, karantina wilayah memang telah diatur dalam UU 6/2018, tetapi konsepnya berbeda dengan lockdown meski tujuannya sama yakni membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang untuk kepentingan kesehatan di tengah-tengah masyarakat.
“Meski begitu ada yang menyamakan begitu saja dengan lockdown padahal antara keduanya tidak sama,” kata Mahfud dalam keteranganya, Jumat (27/3).
Istilah karantina wilayah, kata Mahfud, sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah.
“Mengapa sekarang dipertimbangkan untuk dibuat PP tentang karantina wilayah? Karena ada beberapa daerah yang telah membuat kebijakan pembatasan gerakan orang dan barang yang sering disamakan begitu saja dengan lockdown, padahal berbeda sekali,” jelasnya.
Larangan Mudik Untuk itulah, pemerintah mempertimbangkan untuk membuat PP agar Pemda tak membuat sendiri-sendiri.
Pasalnya, Mahfud menjelaskan, dalam UU 6/2018 tentang karantina wilayah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang diatur oleh PP.
“Kebetulan RPP-nya sudah ada di Kemenko PMK dan kita tinggal mendiskusikannya lagi. Tapi saya pastikan tidak ada lockdown melainkan karantina kewilayahan,” pungkasnya.
(sta/rmol/pojoksatu)
