DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas. Diperkirakan, harga tanah di ibu kota baru Rp 2 juta per meter.
Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengatakan, wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjual lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun menunjukkan bahwa ide pemindahan ibu kota yang dicetuskan Jokowi tidak siap.
“Penjualan lahan itu menunjukkan pemindahan ibu kota tidak siap. Kalau tidak ada uang untuk apa pindah ibu kota?” kata Adi Kurniawan kepada Harian Terbit, Rabu (11/3/2020).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman di Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, rencana penjualan tanah mengkonfirmasi seolah pemerintah tak siap dari sisi pembiayaan dan seakan jadi "broker" tanah. Apalagi lahan ibu kota adalah aset negara.
"Hal yang perlu diwaspadai adalah penjualan tanah itu. Saya sendiri sebenarnya tidak sependapat. Kenapa, karena pemerintah seolah menjadi "broker" tanah," ungkap Lutfi Wahyudi, Sabtu (7/9/2019).
Menurut Lutfi, ada kekhawatiran lahan tersebut hanya dibeli oleh masyarakat kelas menengah atas yang memiliki uang. Sedang masyarakat ekonomi ke bawah tak akan mampu. Selain itu, Lutfi juga mengkhawatirkan pembangunan ibu kota baru menggunakan dana investasi dalam jangka waktu tertentu.
Apresiasi
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) perlu diapreasiasi secara positif. Soal usul jual sebagian tanah negara untuk pemindahan IKN harus memenuhi prasyarat yang tidak menabrak aturan-aturan (Clean And Clear).
"Usul Presiden Jokowi bahwa sebagian tanah tersebut dijual kepada individu bukan kepada perusahaan atau korporasi, tentunya kenapa dijual kepada individu yang perlu diapreasiasi. Karena itu semangat gotong royong untuk pemindahan ibu kota," ujarnya.
Presiden Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas.
Namun, Presiden menyebut, penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti. Dia yakin hasil penjualan tanah negara ini cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota.
"Kita akan menjual kepada individu langsung, tidak ke pengembang, karena harganya (jadi) mahal. Misalnya saya jual Rp2 juta per meter, maka pemerintah akan mendapat Rp600 triliun. Apalagi kalau dijual Rp3 juta per meter. Kita sudah mendapat Rp900 triliun," katanya di Istana Negara, Selasa (4/9/2019).(ht)
