PERINGATAN dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pekan lalu bahwa tak boleh ada negara yang berasumsi bebas dari virus corona harus disikapi pemerintah Indonesia secara jujur dan terbuka. Pemerintah harus menjawab keraguan banyak kalangan atas klaim Indonesia bebas corona dengan langkah konkret untuk mencegah wabah akibat virus mematikan itu.
Hingga Jumat pekan lalu, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa negeri ini masih bebas dari corona. Pemerintah bahkan menyatakan negatif hasil pemeriksaan sejumlah pasien dengan gejala mirip infeksi corona. Klaim pemerintah itu wajar dipertanyakan. Sebab, sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019, wabah corona telah menjalar ke 64 negara, termasuk negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Per 1 Maret 2020, sebanyak 86.993 orang terjangkiti corona, 2.979 jiwa di antaranya meninggal.
Dengan posisi "dikepung" oleh negara-negara tetangga yang terkena wabah corona, pemerintah Indonesia tak boleh terlalu percaya diri atas hasil uji sampel selama ini. Masalahnya, di tengah keraguan pelbagai kalangan, sejumlah pejabat malah membuat pernyataan tak logis. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putrantoyang berlatar belakang dokter militermisalnya, mengatakan doa menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia menjadi negara zero case virus corona. Wakil Presiden Ma’ruf Amin belakangan juga menyatakan doa kunut efektif menangkal virus corona agar tak mampir ke Indonesia.
Indonesia tak perlu malu meniru negara lain yang menunjukkan kewaspadaan tinggi serta bertindak lebih cepat. Mereka mengontrol ketat lalu lintas manusia antarnegara dan interaksi sesama penduduk negerinya. Pemerintah Arab Saudi menolak jemaah umrah dari 23 negaratermasuk Indonesiayang mereka curigai terkena wabah corona. Pemerintah Iran juga melarang warganya salat Jumat berjemaah. Sejumlah negara bahkan melarang penduduknya berjabat tangan untuk sementara.
Ketika banyak negara membatasi pergerakan manusia, langkah pemerintah Joko Widodo membuka lebar-lebar pintu masuk wisatawan dengan berbagai insentif jelas mengundang pertanyaan besar. Ketimbang mengobral insentif dengan anggaran Rp 10,3 triliuntermasuk membayar mahal para influencer untuk mengantisipasi dampak corona melalui media sosialpemerintah seharusnya mengambil langkah nyata untuk mencegah 270 juta rakyatnya terinfeksi virus tersebut.
Di pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara, pemerintah harus memperketat pemeriksaan terhadap mereka yang datang atau pernah singgah di 64 negara yang terkena wabah corona. Di rumah sakit, tenaga medis harus lebih proaktif memeriksa dan melaporkan pasien dengan gejala mirip infeksi corona. Pemerintah tak cukup menunggu masyarakat sukarela memeriksakan diri karena takut terjangkiti virus itu. Pemeriksaan secara berkala dengan sampel yang representatif juga harus dilakukan untuk mendeteksi penyebaran virus corona di seluruh Indonesia.
Untuk menjawab keraguan banyak pihak, juga demi meningkatkan kewaspadaan seluruh warga negara, pemerintah harus mengumumkan semua langkah pencegahan serta hasil pemeriksaan kasus corona secara transparan. Hal ini penting agar langkah Indonesia bisa ditiru atau diuji silang. Menutupi bahaya wabah corona hanyalah upaya sia-sia.(*)
