DEMOKRASI.CO.ID - Biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam mengatasi pandemik corona memang luar biasa besar. Di Kabupaten Garut, misalnya, Pemkab sudah menggelontorkan anggaran hingga Rp 5,5 miliar. Dana tersebut berpotensi terus bertambah besar mengingat pandemik corona masih belum teratasi.
Dana itu dikeluarkan setidaknya selama satu pekan lebih, terkait penanganan Covid-19. Anggaran itu digunakan salah satunya untuk pembelian alat pelindung diri (APD) dan berbagai keperluan lainnya.
Saat ini, ada 55 APD yang ada di RSUD dr Slamet. Pihaknya juga tengah memesan 750 APD dari distributor yang rencananya datang hari ini.
Pemkab Garut juga akan melakukan pergeseran anggaran mengingat anggaran BTT di Pemda diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menanggulangi virus corona.
“Rp 2,8 miliar anggarannya dari pergeseran (anggaran pembangunan). Sisanya dari BTT (biaya tak terduga),” ucap Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman di Terminal Guntur, Senin (23/3).
Diakui Helmi, penanganan Covid-19 akan berdampak terhadap rencana pembangunan di Garut. Sejumlah proyek pembangunan bisa ditunda karena anggarannya dipakai dalam penanganan Covid-19.
“Pemda siapkan 5.000 paket sembako juga untuk masyarakat miskin. Kami juga rencanakan pemberian jadup (jatah hidup). Besarannya masih dibahas,” katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.
Sementara itu, Pemkab Garut juga berharap bisa secepatnya melakukan rapid test Covid-19. Pasalnya jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) setiap harinya terus bertambah.
“Belum sampai ke Garut (rapid test). Kami berharap secepatnya bisa dilakukan pemeriksaan. Terutama untuk yang PDP dan ODP,” kata Helmi.
Para pejabat di Pemkab Garut, lanjutnya, juga akan menjalani tes Covid-19 jika diinstruksikan oleh Gubernur Jabar. Semua langkah itu sebagai bagian dari pencegahan. (Rmol)
