DEMOKRASI.CO.ID - DPR RI dan pemerintah didesak agar membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarga.
Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, rapid test seharusnya diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar virus corona baru (Covid-19).
"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," tegas Pipin di Jakarta, Senin (23/3).
Menurutnya, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19 ini saat ini seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya.
"Sebaiknya tunjukan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," katanya.
Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes kita masih terbatas. Pemerintahan Presiden Jokowi harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini. Bukan berdasar jabatan.
"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tuturnya.
Saat ini, masih menurut Pipin, dibutuhkan keberanian pemerintahan Jokowi melakukan langkah-langkah drastis untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
"Mencla-mencle dan hanya memikirkan elite adalah kesalahan besar pembuat kebijakan di masa pandemik seperti ini," tutup dia.(rm)
