DEMOKRASI.CO.ID - Partai Golkar dan Nasdem sepakat mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen naik menjadi 7 persen. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kompetisi dan memilih kader terbaik partai. Namun, usulan tersebut dinilai akan membunuh partai-partai kecil.
“Mereka sedang berhitung seberapa cepat ancaman Parpol baru akan menyusul. Sehingga upaya menaikkan ambang batas diyakini bisa lambatkan laju parpol baru,” ujar analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/3).
Menurut Dedi Kurnia, dengan kondisi partisipasi pemilih yang hanya di kisaran 60-an persen dan ada 9 partai politik di parlemen, jelas membuat Golkar dan Nasdem tidak bisa maksimal meraih suara.
“Untuk itu, 7 persen akan sangat memberatkan,” katanya.
Usulan PT di angka 7 persen, kata Dedi Kurnia, bagus untuk kompetisi dua partai tersebut. Namun akan menjadi buruk bagi demokrasi di Indonesia.
“Tendensi ini bagus untuk kompetisi Golkar dan Nasdem, tetapi buruk bagi publik. Karena mengurangi pilihan yang beragam. Tentu hanya ada parpol besar akan menghadirkan pilihan yang ringkas pula dalam Pilpres,” urainya.
Dedi Kurnia juga berhadap dalam Pilpres mendatang tidak ada calon tunggal, sebagai lanjutan dari usulan ambang batas parlemen 7 persen ini.
“Jangan sampai hanya ada kandidat tunggal, bisa jadi pintu masuk hilangnya Pilpres secara langsung,” tandasnya.[rmol]
