DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin mempertanyakan kebijakan penerapan darurat sipil untuk mencegah persebaran virus corona atau COVID-19.
Menurutnya, dengan menetapkan darurat sipil, menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi sudah semakin tidak waras dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi rakyat.
Demikian disampaikan Novel Bamukmin kepada PojokSatu.id melalui sambungan telepon, Selasa (31/3/2020).
“Darurat sipil? Pemerintah sudah semakin gak waras,” heran Novel.
Menurutnya, jika darurat sipil diberlakukan, maka pemerintah bisa berlaku semena-mena.
“Kalau darurat sipil mereka berlakukan, Presiden dan polisi bisa menangkapi siapa saja tanpa proses hukum,” kata Novel.
Novel mengingatkan bahwa yang dihadapi saat ini adalah perang melawan persebaran virus asal Kota Wuhan itu.
“Ini kita lagi perang lawan wabah. Jangan rakyat yang diperangi!,” tegas anak buah Habib Rizieq Shihab ini.
Sebaliknya, darurat sipil itu harusnya diganti dengan kebijakan darurat kepemimpinan yang telah gagal mensejahterakan rakyatnya.
“Padahal yang darurat adalah kepemimpinan yang telah gagal mensejahterakan rakyatnya,” ujarnya.
Harusnya, kata Novel, pemerintah fokus dalam memberikan jaminan kesehatan dari ancaman wabah virus asal Kota Wuhan itu.
“Jelas pemerintah mengambil kesempatan ini diduga untuk menindas rakyatnya dengan perlakuan darurat sipil,” tuturnya.
Senada, Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menilai Presiden Jokowi telah melakukan kesalahan besar dengan menetapkan darurat sipil.
Pasalnya, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak terancam dan bahaya karena pemberontakan, kerusuhan atau huruhara, maupun bencana alam.
“Covid-19 itu pandemik, jangan ngindar tanggung jawab dan nambah kekuasaan,” kata Iwan Sumule kepada RMOL, Selasa (31/3/2020).
Semestinya, kata Iwan, Jokowi fokus bahwa yang dilawan saat ini adalah sebaran virus asal Kota Wuhan tersebut.
Dengan menerapkan darurat sipil, sambungnya, malah salah arah dan kemudian membatasi hak rakyat dalam bernegara.
“Jangan-jangan ini tanda ketidakpahaman dan ketidakmampuan Presiden dalam memerangi virus corona,” sindirnya.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini mengingatkan bahwa darurat sipil tidak akan efektif memerangi virus.
Sebaliknya, kebijakan itu justru akan menimbulkan perlawanan rakyat.
Dengan darurat sipil, ia memperkirakan musuh pemerintah kini bukan saja COVID-19, tapi juga rakyat.
Atas alasan itu, anak buah Prabowo Subianto ini mendesak Jokowi mencabut darurat sipil dan fokus dalam langkah-langkah dan kerja-kerja penanganan penyebaran COVID-19.
“Ingat, aktivis Pro Demokrasi akan terus melawan siapa saja yang ingin menghancurkan dan membunuh demokrasi dan merampas hak-hak sipil rakyat dalam bernegara,” ingatnya.[psid]
