DEMOKRASI.CO.ID - Penanganan wabah virus corona di Indonesia menemui titik krisis, meskipun Presiden telah menunjuk juru bicara, juga membentuk satuan gugus tugas yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo.
Publik pun masih diliputi kecemasan seiring kebijakan pemerintah yang belum menghasilkan pencegahan signifikan.
Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memberikan penilaian, Presiden dianggap kebingungan dalam memahami situasi, hal ini karena Presiden terlanjur percaya dengan laporan Menteri Kesehatan Terawan yang menyatakan Indonesia bebas penyebaran wabah.
"Menkes hanya menyampaikan informasi yang membuat Presiden senang, sementara Presiden tidak memiliki penasehat sains kredibel penunjang, ini kesalahan Presiden, staf ahli di Istana itu terlalu banyak omong kosong. Saat negara seperti sekarang ini, siapa di antara staf ahli itu yang punya pengetahuan sains? Kita belum dengar satupun yang bicara dan masuk akal," terang Dedi, Jumat (20/3).
Dedi menuturkan, seharusnya ada staf ahli bidang sains di Istana, sementara yang ada saat ini di dominasi staf ahli bidang sosial politik.
Atas kejadian wabah ini, Dedi mengusulkan Jokowi segera mengganti semua staf ahli yang tidak menguasai hal-hal teknis.
"Termasuk Menkes rasanya sangat layak mengundurkan diri atau sekurang-kurangnya diberhentikan," tambahnya.
Sebaliknya, Dedi melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Presiden yang justru mengundang wisatawan saat banyak negara telah terpapar wabah.
"Inilah buah dari kebijakan tersebut, bahkan warga asing terutama dari China tetap masuk meskipun kita sedang krisis penanganan, jelas ini membahayakan warga negara," katanya.
Dedi berharap, Jokowi segera mengambil kebijakan dengan lebih dulu mendengar ahli bidang relevan, tidak sekadar percaya pada Menkes yang telah terbukti menjerumuskan Indonesia ke kondisi krisis.
"Presiden harus punya pengetahuan langsung dari bidang relevan, sangat disayangkan jika hari-hari kedepan Presiden kembali mengambil langkah salah," tutupnya.
