![](https://1.bp.blogspot.com/-GWV3muq5ebE/XmCzpfMHMlI/AAAAAAAD9qI/kh3AlArbHLYzFlPldP6GPfOkYYj-4yXZgCLcBGAsYHQ/s640/d119a529b677ee9fa67e464697cb8dd9_1.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Gubernur DKI yang kini Komisaris Utama PT Pertamina Basuki ‘Ahok’ Tjahja Purnama menjadi salah satu yang mungkin ditunjuk memimpin ibu kota baru negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertangeara, Kalimantan.
Hal itu sudah diakui Presiden Joko Widodo dengan juga menyebut tiga kandidat lainnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengatakan, kalau Ahok memimpin ibu kota baru berarti menghina umat Islam, karena Ahok pernah menjadi napi karena menghina Islam.
"Jelas Alumni 212 akan menolak keras Ahok jadi pemimpin ibu kota baru negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertangeara, Kalimantan,” kata Novel kepada Harian Terbit, Senin (2/3/2020).
Sementara itu, Ketua Pribumi Masyarakat Adat Nusantara, Dolly Yatim mengatakan, Ahok menjadi pemimpin otoritas ibu kota baru maka akan menjadi bukti betapa rezim melakukan banyak kesalahan sehingga akan mempercepat kejatuhannya.
Adaptasi masyarakat di Kalimantan terhadap pola pikir etnis China akan memakan waktu yang lama dan ada kemungkinan Ahok gagal dan lebih parah kejatuhannya
Jokowi belum tahu daya beli warga asli suku Dayak dibanding suku lainnya, terutama warga transmigrasi yang sukses disana. Hal ini sudah terbukti adanya konflik Suku Dayak dengan Suku Madura di Sampit tahun 2001-2002. Dewan Adat Dayak dengan masyarakat adatnya sangat kuat secara emosionalnya berbeda dengan suku lainnya.
Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan mengatakan, pihaknya menolak pembangunan ibukota baru di Kalimantan. Karena ibukota belum menjadi hal yang urgent di tengah pasang surutnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ibukota baru tidak perlu ada untuk saat ini.
"Terkesan pembangunan ibu kota suatu pemborosan keuangan negara. Hal utama bagi kita adalah bagaimana negara prioritaskan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena majunya sebuah negara itu diukur dari tingkat kesejahteraan rakyat," paparnya.
Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan,semakin Jokowi manjakan Ahok maka semakin publik curiga. Pasti ada hubungan istimewa antara Jokowi dan Ahok. Karena Ahok mantan napi. Tapi begitu istimewa di mata Jokowi. Setelah diangkat sebagai komut Pertamina. Sekarang Ahok hendak diplot sebagai kepala otorita ibukota baru.
"Ini pasti ada apa-apanya hubungan istimewa antara Jokowi dan Ahok. Bisa jadi ada agenda penting dibalik mengistimewan Ahok oleh Jokowi," paparnya. [ljc]