DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia bebas orang miskin pada tahun 2024 mendatang. Padahal di tengah kondisi perekonomian dunia dan Indonesia sedang mengalami hal sulit.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Kepala Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian mengatakan, yang namanya target bisa tercapai bisa juga tidak.
“Saya kira menargetkan itu tak jadi masalah, yang namanya target itu bisa tercapai bisa tidak,” kata Donny, Sabtu (7/3).
Dengan menargetkan angka kemiskinan 0 persen di 2024, Presiden Jokowi, kata Donny sebetulnya ingin mamacu pemerintahanya untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia di semua sektor saat ini.
“Artinya bahwa ketika presiden menargetkan hal yang ambisius, dia ingin mengatakan ayo kita bekerja keras lebih baik lagi untuk memenuhi target itu,” ujarnya.
Donny mengatakan, terkait optimisme pemerintah untuk mencapai target yang sudah ditentukan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi di tahun ini berada di kisaran 4,8 persen sampai 5,1 persen, menurutnya banyak asumsi.
“Kita harus banyak berbicara dengan ekonom yang tahu persis dengan kondisi perekonomian Indonesia,” kata Donny.
Adapun langkah satu konkrit pemerintah untuk mencapai target tersebut ialah dengan menerbitkan Omnibus Law RUU cipta lapangan pekerjaan yang saat ini tengah digulirkan pemerintah namun justru menciptakan pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Kata kuncinya sebetulnya memudahkan lapangan pekerjaan, yakni dengan Omnibus Law cipta lapangan pekerjaan bagaimana kita mau menaikan perekonomian kalau tidak ada lapangan pekerjaan, kalau tidak ada itu gak bakal ada investasi dan uang berputar disitu,” pungkas Donny. (rm)
