DEMOKRASI.CO.ID - Mahfud MD Mentri Kordinator bidang Politik dan Hukum (Menko Polhukam) membeberkan dirinya telah mengusulkan menghidupkan kembali kerjasama dengan Belanda di sektor pendidikan dan hukum.
Usulan itu dia sampaikan pada saat menerima perwakilan Belanda ke kantor Menko Polhukam hari ini.
“Tadi pas saya ketemu Menlu Belanda juga kita bahas kerja sama bidang pendidikan dan hukum,” ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020). Sebagaimana di lansir oleh Detiknews (10/03/2020).
Mantan Mahkamah Konstitusi (MA) ini mengaku bahwa ia merupakan hasil produk kerjasama Indonesia-Belanda tahun 87-an, dimana menurutnya mampu mencetak lulusan yang berkualitas.
“Saya bilang saya alumni kerja sama hukum Indonesia-Belanda tahun 1987 dulu. Saya sekolah kan hukum administrasi di Bandung dan di Belanda, dulu tahun ’87,” tuturnya.
“Nah sekarang itu saya katakan coba dihidupkan lagi karena itu bisa melahirkan orang-orang yang lumayan. Saya bilang hidupkan dong kerja sama begitu,” sambung Mahfud.
“Ya baguslah. Kita bangsa yang beradab. Orang minta maaf ya harus diberi maaf. Pokoknya kalau minta maaf bagus aja,” imbuhnya.
Menko Polhukam itu juga menyinggung soal permintaan maaf oleh Raja Belanda kepada Bangsa Indonesia atas tindakan kekerasan yang dilakukan Belanda pasca Indonesia merdeka. Mahfud hanya menjawab sebagai negara yang beradab, sudah sewajarnya Indonesia menerima permintaan maaf Belanda. [dtk]
